Jayapura,Semuwaberita.com – Pemerintah Provinsi Papua,melalui Badan Kepegawain Daerah membahas mengenai pengakatan honorer, melalui meeting zoom, di Aula Kominfo, Kamis 24 September 2020.

Dalam meeting zoom tersebut,Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal meminta 

kepala BKD bisa memperhatikan ASN yang honor di Pemerintahnya, untuk itu ia berharap agar kepala BKD se Papua bisa proaktif untuk membahas pengangkatan honorer ini.

“Meeting hari ini untuk menyamakan persepsi dengan kepala BKD kabupaten/kota, mereka harus pro aktif dengan seluruh jajarannya menyusun data yang baik dan pro aktif melakukan komunikasi dengan bupati,”katanya di Jayapura Kamis (24/9).

Dikatakannya hal ini merupakan kesempatan baik bagi bupati dan wali kota untuk mengangkat para honorer.

“Ini kesempatan ini bagi honorer untuk menjadi pegawai negeri,”ungkapnya. 

Untuk itu Klemen, berharap penyusunan data dapat dilakukan dengan baik, agar tidak ada kekurang data saat diserahkan pada November 2020 mendatang.

“Pada November saat kita menyerahkan data, tidak ada lagi hal-hal yang kurang,”jelasnya.

Lanjutnya, jangan sampai ada kabupaten yang tidak maksimal menyusun data karena komunikasi dengan bupati dan kepala dinas tidak berjalan baik. 

“Karena ini kesempatan yang baik buat kita, kalau tidak anak-anak yang honorer jadi tumpuk terus akan menjadi penyakit luar biasa di Papua,”ucapnya.

Ia minta minta bupati/wali kota mendorong melakukan komunikasi dengan kepala kepegawainnya dalam menyusun data, agar Oktober sudah diserahkan ke provinsi.

“Supaya kami lihat data itu dari seluruh kabupaten/kota berapa banyak ditambah yang ada di provinsi, menurut perkiraan kami sampai saat ini kurang lebih 12 ribu tenaga honorer yang ada. Supaya waktu kita ajukan data itu, 20 ribu sudah komplit kita ajukan,”tambahnya.

Sementara itu,Kepala BKD Papua Nicolaus Wenda menyampaikan, pada pertemuan ini, pihaknya melaporkan hasilnya pertemuan pada tanggal 15 September lalu, dan pak Wagub meminta untuk khusus hari ini pertemuan dengan tujuan untuk mempertegas kesepakatan yang sudah di sampaikan dan di sepakati bersama,kepada para bupati membantu kepala SKPD menyusun sesuai dengan apa yang sudah di sampaikan oleh menpan dan BKN Pusat.

“Data angka-angka belum ada, karena kesepakatan kita minggu ke tiga Oktober. jadi masih menunggu dan menyusun kebutuhan di daerah masing-masing,”tutupnya.(Pratiwi).