INTAN JAYA, semuwaberita.com – Terkait dengan kondisi stabilitas keamanan dan kenyamanan di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Pemerintah Daerah mengadakan rapat dengan berbagai element dan menghasilkan beberapa kesepakatan bersama (29/09/2020) di Kantor Bupati Intan Jaya.
Melalui saluran telepon, Sabtu (03/10/2020), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (Kadis PMK) Kabupaten Intan Jaya, Yaokim Mujizau mengatakan, sesuai hasil kesepakatan bersama TNI-POLRI, Tokoh Masyarakat Adat, Tokoh Gereja, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Pemuda ada 10 poin diantaranya, meminta semua pihak agar memberikan akses penuh dan terbuka kepada tim investigasi untuk melakukan penyelidikan/penyidikan atas kasus meninggalnya Pendeta Yeremia Zanambani, agar terciptanya keterbukaan dan transparansi dalam penyelidikan kasus tersebut;
"Pemerintah daerah, TNI-Polri, Tokoh dan Tokoh Masyarakat, bersinergi untuk memfasilitasi pemulangan masyarakat kampung Hitadipa yang mengungsi akibat gangguan keamanan dan akan memberikan jaminan keamanan dan bantuan sosial," kata Yaokim
Pemerintah daerah (Bupati/wakil Bupati) beserta jajarannya juga diminta segera kembali ke tempat tugas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di kabupaten intan jaya
Pimpinan dan seluruh anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten intan jaya segera melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di kabupaten intan jaya;
"Diminta kepada masyarakat agar berperan aktif menjaga keamanan di daerah masing-masing," kata Yaokim
Kepada pihak TPNPB-OPM/KKSB untuk dapat menahan diri, dengan tidak melancarkan serangan di dalam perkampungan masyarakat yang mengakibatkan jatuhnya korban masyarakat sipil
Untuk jajaran TNI/Polri bertindak profesional dalam tindakan penegakan hukum terhadap kelompok TPNPB-OPM/KKSB di wilayah kabupaten intan jaya agar tidak menimbulkan korban jiwa dikalangan masyarakat sipil;
"TNI-Polri mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat kabupaten intan jaya dengan pendekatan yang humanis dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat," katanya
Sedangkan pihak-pihak yang tidak se-jalan dengan pemerintah, dalam hal ini TPNPB-OPM/KKSB agar tidak melakukan ancaman dan tindakan-tindakan reprensif terhadap pegawai pemerintah, tukang bangunan, pedagang, kontraktor, tukang ojek dan masyarakat sipil lainnya baik putra daerah maupun bukan putra daerah;
"Diminta agar TPNPB-OPM/KKSB tidak mengganggu akses keluar masuk dari dan ke kabupaten intan jaya baik melalui darat maupun udara," tegasnya.
"Semoga dengan adanya kesepakatan tersebut, kondisi stabilitas keamanan di Kabupaten Intan Jaya dapat kembali membaik dan semua elemen dapat bekerja sama mewujudkan harapan bersama," harap Yaokim Mujizau. (Abdul)
