KEEROM, semuwaberita.com – Pasca demo hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2018 yang berujung anarkis (pembakaran kantor pemerintahan), Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Keerom menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para tokoh agama, adat dan masyarakat setempat, di Kantor Otonom, Swakarsa Distrik Arso, Senin (05/10/2020) Siang.
Penjabat sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Keerom, Ridwan Rumasukun dalam rapat mengatakan untuk penerimaan CPNS Formasi 2018 dengan persentasi 40% Orang Asli Keerom, 40% Orang Papua (OAP) lainnya dan sisanya 20% Non OAP
“Ada juga tambahan yang diurus oleh sekretaris sebanyak 130 untuk lulusan SMA, itu dibagi ke seluruh Distrik,” urainya
Sedangkan untuk penerimaann tenaga honorer (K2), kata Ridwan, sudah disampaikan ke pemerintah Pusat dan berharap semoga prosesnya segera cepat selesai.
Ia mengaku akan mengawal proses penerimaan ini untuk seluruh Papua, yang mana dirinya juga sebagai Asisten III Sekda Provinsi Papua yang membidangi Kepegawaian dan Keuangan di Provinsi Papua
“Pada saat perekrutan nanti, saya memohon bantuan dari teman-teman Dewan Adat, FKUB, DPRD, Sekda dan Jajarannya untuk kita sama sama kawal secara transparan,” pintanya.
Ridwan berharap agar prosesnya transparan, yang mana setelah dicatat nama-nama dan langsung diumumkan, agar masyarakat bisa mengoreksi apakah yang diumumkan tersebut merupakan masyarakat Keerom atau bukan
“Kita upayakan perwilayah, karena untuk ekonomi real. Kalau pegawai itu tinggal di sana maka seluruh belanjanya ada di sana dan ekonomi akan berputar tetapi jika ia tinggal di luar wilayahnya maka sampai kapanpun daerah tersebut tidak akan bisa maju,” jelasnya
Sekretaris Dewan Adat Keerom, Laurensius Borotian mengatakan walaupun pada saat rapat terjadi sedikit perdebatan tetapi akhirnya ada solusi yang dapat diambil
“Anak Asli Keerom, Anak Papua dan Non Papua yang ada di Keerom tanpa terkecuali akan diakomodir di Formasi Honorer yang nantinya melalui pemberkasan saja tanpa ada seleksi,” ujar Laurensius
Sementara itu, terkait massa pendemo yang ditahan dan yang ada di rumah sakit, Dewan Adat, FKUB dan Dedominasi Gereja akan mengupayakan bertemu dengan Kapolda untuk membahas hal ini.(Abdul)
