KEEROM, semuwaberita.com - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)- Perubahan Kabupaten Keerom tahun anggaran 2020 alami defisit hingga 11,96 persen akibat Covid-19
Ini disampaikan Pejabat sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Keerom, Ridwan Rumasukun dalam pembukaan Rapat Paripurna pembahasan Perubahan APBD tahun anggaran 2020, di Kantor DPRD Keerom, Selasa (6/10/2020).
Menurut ia, bencana non alam yang terjadi hampir di seluruh dunia tersebut, memaksa semua daerah melakukan penyesuaian anggaran termasuk di Keerom.
Dalam usulan APBD perubahan 2020, terjadi pengurangan anggaran sebanyak 11 96 persen dari APBD induk.
"Pada rancangan perubahan APBD 2020, dialokasikan Rp 876,004 miliar atau mengalami penurunan Rp 119,002 miliar dari APBD Induk Rp 995,007 miliar," tuturnya
Berdasarkan fungsi, papar Ridwan, alokasi belanja tidak langsung pada APBD Perubahan 2020 mengalami peningkatan Rp74,672 miliar (16,45 persen), atau dari sebelumnya Rp453,962 miliar menjadi Rp 528,634 miliar.
Hal terbalik terjadi pada alokasi belanja langsung yang mengalami pengurangan hingga Rp 193 miliar (35,80 miliar) atau dari sebelumnya Rp 541,044 miliar menjadibRp 347,369 miliar.
"Pada rancangan perubahan APBD 2020 penerimaan pembiayaan daerah direncanakan terdapat penrrimaaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Rp 3,240 miliar," terangnya
Sementara itu, menyikapi situasi terkini di Keerom, Ridwan kembali mengajak semua pihak dan seluruh komponen masyarakat untuk bersama menjaga stabilitas keamanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
"Hal utama yang perlu didukung adalah terlaksananya Pilkada Kabupaten Keerom pada 9 Desember 2020," tukasnya.
Ridwan juga mengingatkan kembali agar semua pihak yang bertanggungjawab terhadap kesuksesan penyelenggaraan Pilkada di daerah Keerom, khususnya KPU dan Bawaslu, yang didukung pihak keamanan agar mampu bekerja secara optimal, transparab dan bertanggungjawab.
Sementara itu, Ketua DPRD Keerom, Bambang Mujiono SE, menekankan Pemkab Keerom bisa membuat kebijakan yang bisa mendorong perekonomian masyarakat di tengah pandemi covid-19.
"Pemerintah dipandang perlu membangun sistem terobosan untuk mengatasi krisis yang disebabkan oleh pandemi covid-19," kata Bambang.(Iriani)
