SENTANI,semuwaberita.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia menyatakan kesediaan untuk menseriusi masalah tata batas hutan dan bukan hutan di Papua pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Jayapura dan tiga kabupaten lainnya di Papua
Hal ini diungkapkan Wakil Meteri (Wamen) ATR/BPN, Dr. Surya Tjandra, SH, LL.M dalam sambutannya saat menghadiri pembukaan Musyawarah Pembangunan Masyarakat Adat Suku Kemtuk-Elseng di Kampung Sabron, Distrik Kemtuk, Senin (19/10/2020) kemarin.
Surya mengaku, pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Papua guna mencari peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan untuk membangun daerah.
“Saya melihat GTRA ini sebuah kesempatan istimewa karena semua kekuatan bisa kita koordinasikan. Kalau dari ATR/BPN bicara sendiri, kami cuma bicara pendaftaran tanah, penghormatan terhadap hak atas tanah pengeluaran sertifikat dan seterusnya tetapi melalui GTRA kita juga bisa bicara soal pemberdayaan,” ujarnya
Negara Hadir
Menurutnya, negara harus hadir, negara datang ke masyarakat dan menyampaikan apa yang bisa negara berikan kepada rakyatanya. Supaya tujuan pembangunan dengan penerima manfaat adalah masyarakat benar-benar diwujudkan.
Wamen ATR/BPN berkomitmen untuk mendedikasikan sebagai pekerjaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Pusat untuk pembangunan di wilayah timur Indoensia dengan pintu masuknya lewat Provinsi Sulawesi Selatan hingga ke Papua.
"Melalui Rakor GTRA Papua nantinya semoga dapat menghasilkan road map untuk pembangunan di daerah Papua yang berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal," harapnya.
Di tempat yang sama, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN melalui Wakil Menteri (Wamen) dapat hadir ditengah-tengah masyarakat adat di Kabupten Jayapura.
“Kehadiran Wamen ATR/BPN merupakan bagian dari kehadiran negara ditengah rakyat. Tentu Pak Wamen telah mendengar apa saja yang yang menjadi kebutuhan masyarakat adat di daerah ini, jika sekiranya berkenaan, maka negara boleh memberikan perhatian terhadap pengembangan masyartakat adat dengan hak-haknya di daerah ini,” ungkapnya.
Bupati menambahkan, Kabupaten Jayapura dengan adanya program Kebangkitan Masyarakat Adat terus menataan kelembagaan adat dan batas-batas tanah. Untuk itu, kementeiran ATR/BPN dapat membantu proses pensertifikasian tanah-tanah adat tersebut.(Yanpiet)
