Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

Foto : Prosesi serah terima jabatan Sekda Papua di Gedung Negara Dok V Jayapura, Senin 15 Maret 2021/Pratiwi

Sekda Dance Yulian Flassy Akhinya Resmi Berkantor di Provinsi Papua.

JAYAPURAsemuwaberita.com - Pemerintah Provinsi Papua melakukan serah terima jabatan Pj. Sekda Provinsi Papua Doren Wakerkwa kepada Sekda Definitif Dance Yulian Flassy, yang disaksikan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal menyampaikan, serah terima jabatan ini merupakan hal yang biasa dan sering terjadi didunia pemerintahan. Namun di Papua pergantian serah terima jabatan terlalu heboh dan dibesar-besarkan.

Ia juga menyebutkan, jika pergantian kepala daerah, Gubernur, Wali Kota atau Bupati, yang menjadi heboh, hal ini dianggap wajar terjadi di masyarakat  karena pasti ada kepentingan-kepentingan lain.

"Masalah sekda merupakan urusan Pemerintah Provinsi Papua, ini urusan ke dalam, dan secara profesional sudah diatur pemerintah agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik, dan  masyarakat juga tidak perlu khawatir," katanya usai kegiatan di Gedung Negara, Senin 15 Maret 2021.

Wagub juga meminta Sekda Papua yang baru ini harus memastikan  otonomi khusus berjalan dengan baik.

"Tidak hanya perbedaan tersebut, Sekda di Papua memiliki tugas  bukan hanya dari sisi kapasitas, tapi karena ini konteks Papua, maka harus memastikan  otonomi khusus berjalan dengan baik," lanjutnya.

Diakuinya, kalau provinsi lain tidak masalah karena sifatnya normatif, pemerintahannya sama akan tetapi untuk 5 daerah di Indonesia,  termasuk Papua selain menjalankan norma-norma yang tadi juga harus memastikan  otonomi khusus berjalan dengan baik.

"Ini yang membuat sekda kita dengan sekda ditempat-tempat lain berbeda tugas dan tanggung jawabnya, karena ada otonomi khusus maka harus terus ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar dapat memastikan Otsus berjalan dengan baik," tuturnya

Sementara itu Sekda Papua Dance Yulian Flassy mengatakan terkait dengan revisi otsus, ia tetap mengarah kepada arahan pada gubernur dan wakil gubernur, yang mana melihat padangan MRP dan DPRP juga masyarakat.

" Kami ikut arahan dari gubernur dan wakil gubernur, apa yg menjadi acuan komunikasi, intinya adalah komunikasi," katanya. (Pratiwi)

Copyright © Semuwaberita.com | Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media