SENTANI, semuwaberita.com - Pembukaan sidang paripurna II masa sidang II tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, DPRD Kabupaten Jayapura diwarnai aksi demo, Selasa (22/6/2021)
Puluhan massa dari Forum Kemanusiaan Kabupaten Jayapura berunjuk rasa di halaman kantor DPRD. Mereka meminta dewan segera membentuk panitia khusus (Pansus) Kemanusiaan guna menelusuri aliran dana hibah rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana dari BNPB ke Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura. Dimana ini menjadi temuan dalam penggunaannya atas rekomendasi LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Papua.
"Pansus kemanusiaan untuk menindaklanjuti dana hibah bantuan banjir bandang dari BNPB senilai 275 miliar rupiah itu," kata Manase Bernard Taime, SH, koordinator aksi yang juga Ketua Forum Kemanusiaan Kabupaten Jayapura.
"Kami desak agar segera bentuk, karena kemarin ada berita yang keluar dari salah satu anggota DPR, kalau pansus kemanusiaan ini tidak penting atau urgen untuk dibentuk dan yang penting itu pansus untuk penambahan 5 kursi DPRD. Nah, inikan lebih kepada kepentingan partai politik, dan bukan ke rakyat," tutur Manase
Oleh karena itu pihaknya mendorong pembentukan pansus kemanusiaan. Sebab seperti diketahui bahwa dana hibah itu sudah masuk dari tanggal 3 September 2020 lalu dan bukan Dana silpa.
Karenanya, lanjut Manase, dari pemerintah pusat (BNPB) beri batas waktu hingga 3 September 2021, dana hibah ini harus digunakan sesuai dengan peruntukannya. Jika dana hibah itu tidak terpakai hingga batas waktu yang telah ditentukan, maka dana itu wajib dikembalikan ke pusat.
"Di sisa dua bulan ini, kami tunggu dan tunggu dari aksi demo lalu sampai sekarang tidak ada jawaban, sehingga hari ini kami naik lagi kesini untuk lakukan aksi demo damai guna mendesak Dewan membentuk pansus kemanusiaan," serunya
Rakyat Menderita
Sekretaris Forum Kemanusiaan Kabupaten Jayapura, Jhon Maurits Suebu mengatakan saat ini rakyat tengah menderita, rakyat hanya punya suara dan inilah senjata terakhirnya.
"Saat suara kami di bungkam, maka negara di tantang. Dan, pemerintah kabupaten Jayapura menjadi pemerintah yang di tantang, ingat itu dan camkan itu baik-baik," kata Jhon Maurits Suebu dalam orasinya.
"Ini bukan kepentingan sendiri, nasib kita di perjual belikan. Kami datang meminta tolong pertaruhkan nasib kami, korban banjir bandang. Jadi kami minta nasib kami diperhatikan, anggota Dewan dimana suaramu," sambungnya.
Lanjutnya, tinggal dua bulan lagi dana hibah ini akan dikembalikan. "Punya hati kah tidak kalian, dimana anggota dewan yang dipilih oleh rakyat. Kami meminta kepada wakil rakyat agar segera membentuk pansus," ujarnya.
"Pemerintah sekarang tidak pro rakyat, tidak mengutamakan kepentingan-kepentingan rakyat. Juga anggota dewan yang duduk sekarang ini tidak lagi berpihak kepada rakyat. Saat ini kami meminta dengan sangat di sisa waktu ini kami masih ada, mari lah berpihak kepada rakyat," pintanya menambahkan.
Aksi demo yang berjalan damai dan kondusif, massa yang demo ditemui Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo didampingi Wakil Ketua I DPRD Drs. H. Muhammad Amin, Wakil Ketua II DPRD Patrinus R. N. Sorontou dan beberapa anggota DPRD lainnya seperti Rasino, Chyntia Rulliani Talantan, Martheis Lewerissa dan Lerry Patrix Suebu.
"Kami di DPRD memberi apresiasi dan menerima semua aspirasi. Untuk pansus kemarin kita sudah buat jadwal lembaga kegiatan persidangan dan hari ini kita habis buka sidang paripurna tentang LKPD 2020," kata Klemens Hamo yang juga Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Jayapura tersebut.
"Terkait pembentukan pansus itu punya mekanisme, bukan karena apa. Tapi, ada paripurna, dijadwalkan baru dibentuk. Tidak hanya di pimpinan DPR saja, tetapi kesepakatan bersama dengan seluruh anggota Dewan untuk membentuk pansu itu, karena memang itu mekanisme yang ada," tambahnya.(Irf)
