Sentani, semuwaberita.com - Anggota Fraksi Bhinneka Tunggal Ika (BTI) DPRD Kabupaten Jayapura Sihar Lumban Tobing, SH, menyoroti tindakan arogansi anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jayapura dalam penertiban sejumlah warung usaha dan pedagang saat razia di masa PPKM Mikro.
Sihar menilai perilaku arogan oknum Satpol PP tersebut, tak bisa dibenarkan meski memiliki tujuan yang baik.
"Saya bisa pahami komitmen lurus aparat dalam menegakkan aturan. Walaupun demikian, tanggung jawab kita terhadap hukum tidak semestinya menghilangkan tata krama kita dalam memanusiakan manusia," kata Sihar Tobing kepada wartawan di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Rabu (04/08/2021) sore.
Dia menyesalkan tindakan aparat yang dinilai represif dan bertindak terlalu jauh dengan cara menyita properti usaha. Hingga mengangkat barang-barang dagangan milik pedagang yang dinilai melanggar PPKM Mikro di Kabupaten Jayapura.
"Kalau soal berjalannya pengawasan PPKM yang sekarang ini, saya juga beberapa minggu yang lalu pernah buat statement. Bahwa, keputusan pemerintah daerah melakukan PPKM atau paling tidak ada pembatasan-pembatasan kegiatan sampai jam 6 sore itu memang sebuah dilema," ujar Sihar.
Kenapa dilema? karena menurutnya di satu sisi orang ada usaha-usaha tertentu yang justru cari makan dengan cara jualan diatas jam 6 sore.
"Makanya saya yakin untuk melanggar PPKM itu potensinya pasti ada. Kita bisa lihat mama-mama yang jualan pinang itu rata-rata di atas jam 6 sore, kemudian yang jualan makanan atau nasi kuning itu juga rata-rata di atas jam 6 sore. Mereka itu berusaha dengan halal, ingat ya dengan halal mereka jualan. Bukan kayak penjual miras itu yang secara illegal," sambungnya.
Cara-cara represif dan arogan ini, kata Legislator Partai Golkar Kabupaten Jayapura ini harus dihentikan dan tidak boleh terulang. Aparat adalah perpanjangan tangan dari negara yang dituntut memiliki kepekaan sosial yang tinggi.
Sihar meyakini sejak awal para pedagang ini bisa saja melanggar aturan PPKM karena tuntutan hidup. Untuk itu, Sihar meminta aparat berlaku lebih humanis dan rasional dalam menyikapi dinamika masyarakat untuk menaati aturan pemerintah.
Sebelumnya dalam sebuah video yang viral yang beredar di berbagai media sosial atau grup WhatsApp, tampak petugas PPKM Mikro dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Jayapura bersitegang dengan salah seorang pedagang makanan yang melanggar PPKM. Bahkan pedagang itu sempat mau dipukul dengan salah seorang anggota Satpol PP menggunakan kursi plastik.
Tak hanya itu, properti usaha bahkan barang dagangan ikut dibawa petugas PPKM itu.
Cara penindakan yang dilakukan oleh petugas PPKM ini pun mendapat reaksi keras dari berbagai pihak. Mereka menyayangkan aksi oknum penegak aturan itu yang sampai membawa perabotan yang dimiliki pedagang. (Irf)
