Sentani, semuwaberita.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021.
Ini merupakan opini WTP yang ke delapan kalinya berturut selama dua periode kepemimpinan Bupati Mathius Awoitauw dan Wakil Bupati Giri Wijayantoro.
Terkait capaian ini, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw mengatakan ini bukti bahwa, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Jayapura telah berusaha transparan atau terbuka ketika ada pemeriksaan dari BPK sejak lama.
"Itu kan hadiah untuk semua orang di Gunung Merah (Kantor Bupati Jayapura). ASN yang bekerja ini kita marah dorang-dorang dan dorang juga ada kepala batu, tetapi ada hasilnya juga. Jadi, apresiasi untuk mereka semua dan saya sampaikan terima kasih pada kawan-kawan ASN," ucap Mathius di kantor Bupati, Rabu (25/05/2022).
"Kalau tidak salah, sejak 2014 kita bisa raih WTP dan berturut-turut selama 8 kali. Tentu ini sangat menggembirakan,” sambungnya.
Penyampaian opini WTP oleh Kepala BPK Perwakilan Papua di Jayapura, Arjuna Sakir pada ada acara penyerahan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2021, di Kantor BPK Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa (24/05/2022) sore.
Terkait perolehan opini WTP tersebut, Bupati Jayapura menekankan, hal itu harus dipertahankan dan ditingkatkan oleh semua ASN di lingkungan Pemkab Jayapura.
"Kepada ASN, apa yang sudah dicapai ini terus dipertahankan dan terus tingkatkan. Selama kita bersama-sama disini, pertama kali itu saya canangkan dan saya masuk disini, bahwa daerah ini bebas korupsi. Kita harus tertibkan semua, jadi itu peringatan saya pertama kali masuk di Gunung Merah ini dihadapan mereka," tuturnya.
Usai menerima LHP LKPD TA 2021 dengan capaian opini WTP, Bupati Jayapura menekankan, kepada semua yang telah bekerja keras dalam menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai sistem akuntansi yang berlaku.
Lanjut Bupati Mathius mengharapkan, capaian ini terus dijaga konsistensinya terhadap komitmen good governance. "Saya harap budaya ini terus dijaga, konsistensinya terhadap komitmen-komitmen untuk pemerintahan yang baik. Saya yakin dan pasti banyak yang tidak suka, tapi rakyat kita pasti suka," harapnya.
Sementara itu, Arjuna Sakir Kepala BPK RI Perwakilan Papua mengatakan pemberian opini WTP bagi pemerintah daerah adalah tugas konstitusi BPK dalam rangka transparansi.
"Rekomendasi yang kami berikan itu setelah pemeriksaan LKPD Kabupaten Jayapura lebih pada kesalahan penganggaran jenis belanja. Dan, opini WTP dari kami ini merupakan pernyataan profesional," kata Arjuna Sakir. (Adv/Irf)
