Sentani, semuwaberita.com - Sejumlah pemuda dan aktivis yang tergabung dalam Pemuda Nusantara Kabupaten Jayapura menyatakan sikap mendukung Menteri Dalam Nageri RI (Mendagri) untuk segera menetapkan dan melantik Penjabat (Pj) Bupati Jayapura.
Hal ini dimaksudkan agar roda pemerintahan di Kabupaten Jayapura dapat berjalan efektif di masa transisi hingga terpilihnya Bupati definitif pada Pemilu 2024.
Pernyataan sikap bersama ini disampaikan di Kota Sentani, Senin (19/12/2022) kepada sejumlah media, baik lokal maupun nasional.
Salah satu perwakilan Pemuda Nusantara Kabupaten Jayapura Menase Bernard Taime, yang juga Ketua Forum Peduli Kemanusiaan (FPK) Kabupaten Jayapura mengatakan terkait dinamika penunjukan Pj Bupati oleh Mendagri yang masih mendapat penolakan sebagian kelompok masyarakat, justru akan membuat ketidakpastian di Kabupaten Jayapura.
"Ada kelompok yang menolak dengan alasan Pj Bupati harus orang asli Papua, sehingga menimbulkan ketidakpastian. Kehadiran kami disini untuk menyatakan sikap, agar Mendagri segera melantik Pj Bupati, siapapun dia, agar Natal ini kita sdh bersama-sama dan mengawal pembangunan di kabupaten ini," kata Menase Bernard Taime.
Sementara itu Ketua Pemuda Pancamarga (PPM) Kabupaten Jayapura Nelson Yohosua Ondi menegaskan agar penunjukan Pj Bupati jangan dibawa kepada isu rasis dan diskriminasi.
"Kemarin ada video yang beredar, kami lihat ada isu diskriminasi yang terjadi, ada kotak-mengotak yang seharusnya tidak terjadi di bulan Natal yang sakral ini. Siapapun yang ditunjuk Mendagri patut kita kawal bersama," tegas Ondi.
Ia melihat jika isu ini sudah dibawa kepada isu rasis yang verbal. Menurutnya situasi ini sudah menjadi embrio yang berbahaya jika tidak ditangani dengan baik.
"Kami juga sayangkan dengan aksi yang kemarin yang bisa menimbulkan isu SARA. Kami juga meminta pihak kepolisian bisa menyikapi ini dengan memeriksa ijin dan motif serta aktor intelektual di balik aksi tersebut," ungkapnya.
Lanjut Ondi, dirinya melihat dinamika ini sarat kepentingan politik sehingga terjadi tarik ulur dan pemerintah pusat menyikapinya untuk menghindari agar tidak terjadi konflik horizontal.
"Pemuda Nusantara Kabupaten Jayapura menghimbau kita untuk bisa hidup rukun, damai tidak ada aksi-aksi berbau SARA seperti itu," tukasnya.
Lanjutkan Roda Pemerintahan
Sementara wakil perempuan, Esther Yaku selaku Ketua organisasi Perempuan Kreatif Kenambai Umbai menegaskan, Mendagri agar secepatnya menunjuk Pj Bupati untuk melanjutkan roda pemerintahan di Kabupaten Jayapura.
"Saya mewakili Perempuan Adat dari Wilayah Adat Grime Nawa menyampaikan siapa pun yang diputuskan Mendagri merupakan keputusan dengan melihat latar belakang masing-masing calon. Namun yang kami tegaskan adalah siapa pun yang dipilih tidak boleh diboncengi kepentingan partai politik apapun," ucapnya.
Ia berharap, Pj Bupati yang ditunjuk bisa membenahi birokrasi yang ada di Kabupaten Jayapura yang selama ini dinilai tidak berjalan dengan baik.
"Siapapun yang sudah ditetapkan untuk menjadi Pj Bupati Kabupaten Jayapura, kami tidak melihat OAP atau non-Papua, tapi dilihat pantas kita sebagai masyarakat Kabupaten Jayapura harus bisa menerima, sebagai hadiah atau kado Natal kepada kita," tambahnya.
Di tempat yang sama aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Riska Mokoginta menyatakan dinamika yang terjadi di Kabupaten Jayapura harus disikapi secara cepat.
"Karena ini menjadi hal yang sensitif dan harus disikapi secara cepat, kami meminta Mendagri lebih cepat memutuskan siapapun yang nanti akan menjadi Pj Bupati, baik itu OAP maupun non-Papua," ujarnya singkat.
Satu kesimpulan yang tersirat dalam pertemuan ini adalah, tidak ada pro kontra, karena siapapun yang ditetapkan akan diterima dan siap dikawal untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Jayapura.
Pernyataan sikap Pemuda Nusantara Kabupaten Jayapura juga mendapat dukungan dari Pemuda Wilayah Tanah Merah Harum Sariyey, Ketua IKF Kabupaten Jayapura Ferianto Raga Lawa, Pemuda IKT Provinsi Papua Roni Bulo' serta Pemuda Tabi Kabupaten Jayapura. (RZ)
