Jayapura, semuwaberita.com - Berdasarkan Hasil Sensus Pertanian tahun 2023 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Papua, tercatat adanya kenaikan Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RUTP).
Saat ini jumlah RUTP mencapai 71.214 rumah tangga atau naik 20,07 persen dari data tahun 2013 sebanyak 59.310 rumah tangga.
Dalam rilis BPS yang dibacakan Kepala BPS Papua, Adriana Helena, Senin (04/12/2023) disebutkan, jenis usaha pertanian paling banyak adalah berasal dari Usaha Pertanian Perorangan (UTP) 73.676 unit (99,92 persen), lalu Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) sebanyak 27 unit (0,04 persen), dan Usaha Tani Lainnya (UTL) sebanyak 33 Unit.
"Untuk UTP terbanyak ada di Kabupaten Jayapura yakni sebanyak 15.373 unit atau 20,87 persen dari UTP Provinsi Papua," sebut Adriana dalam paparannya.
Lalu Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Keerom yang masing-masing sebanyak 14.093 unit (19,13 persen) dan 11.830 unit (16,06 persen).
Sementara itu, UTP paling sedikit terdapat di Kabupaten Supiori dengan jumlah 2.667 unit atau 3,62 persen dari UTP di Provinsi Papua.
Jumlah RTUP tahun 2023 sebanyak 71.214 rumah tangga atau naik 20,07 persen dibandingkan tahun 2013 yang sebanyak 59.310 rumah tangga.
"Akan tetapi, dari sembilan subsektor, hanya satu subsektor yang mengalami peningkatan RTUP yaitu RTUP Tanaman Pangan naik 4,99 persen menjadi 35.896.Sementara itu, enam subsektor lainnya mengalami penurunan," terangnya.
RTUP yang mengalami penurunan yaitu RTUP Hortikultura turun 7,83 persen menjadi 36.352 rumah tangga, RTUP Peternakan turun 21,00 persen menjadi 21.480 rumah tangga, RTUP Perikanan turun 22,54 persen menjadi 16.551 rumah tangga, RTUP Perkebunan turun 28,40 persen menjadi 31.154 rumah tangga.
Lalu RTUP Jasa Pertanian turun 68,67 persen menjadi 439 rumah tangga, dan penurunan paling besar terjadi pada RTUP Kehutanan yaitu 88,85 persen menjadi 1.845 rumah tangga.
Program Mengacu Data
Ditemui di sela sela kegiatan, Adrian mengatakan, Sensus Pertanian ini merupakan kolaborasi BPS dengan Kementerian Pertanian, Kelautan dan Bappenas.
"Untuk menghasilkan data ini, uang negara cukup banyak dikeluarkan, sehingga diharapkan kepada dinas dan instansi vertikal terkait yang punya program baik program bantuan maupun program untuk meningkatkan Usaha Tani Lainnya harus mengacu ke data supaya betul betul apa yang dituju bisa tercapai," harap Adriana.
Sementara itu Kepala Dinas Perikanan Kelautan Papua, Iman Djuniawal mengatakan, dengan dirilisnya desiminasi hasil sensus pertanian 2023, di mana mencakup didalamnya adalah subsektor perikanan ada beberapa hal yang dapat dipetik manfaatnya.
"Dari data ini nanti kita tinggal menyesuaikan atau bekerja sama dengan BPS untuk mengolah data-data kami lainnya yang kira-kira bisa mendukung dalam informatif base data kami di tingkat provinsi," katanya. Seperti yang dibutuhkan data jumlah nelayan, jumlah nelayan OAP, jumlah pembudidaya, pengolah.
"Dengan kita merinci lebih detail, otomatis kita bisa memplotkan seberapa besar yang kita berikan, bagaimana perkembangannya dan tentunya itu yang menjadi penting dalam pengolahan data," tukasnya.
Untuk diketahui Sensus Pertanian dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap 10 tahun sekali, di tahun yang berakhiran 3. Sensus pertanian 2023 adalah sensus yang ketujuh kalinya dilaksanakan BPS Papua mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2023.
Adapun yang diambil datanya adalah Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Usaha Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) dan Usaha Pertanian Kelompok lainnya seperti kelompok tani.(Irn)
