Jakarta, semuwaberita.com — Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, secara resmi menyampaikan sejumlah pokok usulan krusial di sektor kesehatan kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin. Pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Jumat (14/11/2025), menjadi langkah strategis untuk mencari solusi atas tantangan pembangunan kesehatan di Bumi Cenderawasih.
Langkah ini diambil menyusul kondisi pembangunan kesehatan di Papua yang dinilai belum optimal, sementara di saat yang sama Pemerintah Provinsi menghadapi keterbatasan anggaran yang signifikan.
Dalam dokumen usulan yang disampaikan, Gubernur Fakhiri memaparkan bahwa akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua masih rendah. Hal ini berdampak langsung pada masih tingginya angka kematian, infeksi penyakit menular, prevalensi stunting, dan masalah penanganan pasien dalam kondisi kritis.
"Kondisi ini diperparah dengan minimnya sarana prasarana dan tidak berfungsinya beberapa alat kesehatan vital di rumah sakit rujukan kami," ujar Gubernur Fakhiri.
Di satu sisi, Provinsi Papua berkomitmen menyukseskan ASTA CITA Presiden. Di sisi lain, ketersediaan anggaran pada APBD 2026 sangat terbatas. Hal ini disebabkan adanya penurunan Transfer Ke Daerah (TKD), baik dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Otonomi Khusus (Otsus), maupun Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).
Meski menghadapi tantangan fiskal, Gubernur Fakhiri menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan pembangunan sektor kesehatan yang berkualitas demi menciptakan generasi Papua yang sehat dan berdaya saing, sejalan dengan visi "PAPUA CERAH" (Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni).
"Kami mengapresiasi kebijakan afirmasi tenaga kesehatan OAP dan program pemeriksaan kesehatan gratis dari Kemenkes. Namun, kami menekankan bahwa Papua sudah saatnya menjadi etalase pelayanan kesehatan Indonesia di wilayah Pasifik," tegasnya.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Gubernur Fakhiri mengajukan beberapa usulan mendesak yang menjadi tolak ukur keberhasilan, yakni MRI, Microscope Neurosurgery, dan CT-Scan untuk RSUD Jayapura dan RSUD Abepura, serta pengadaan alat EEG untuk Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Abepura, mengingat kerusakan dan ketiadaan alat-alat vital tersebut.
Selain itu, usulan pembangunan gedung untuk pusat pelayanan Kesehatan Dasar guna mendukung program Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi (KJSU) di area RSUD Jayapura dan RS Jiwa Abepura.
Sementara RSUD Abepura diusulkan agar ditingkatkan statusnya menjadi Rumah Sakit Khusus rujukan bagi Ibu dan Anak serta Infeksi Paru di Papua Raya. "Dasar usulan ini adalah belum tersedianya layanan spesifik ini di seluruh Pulau Papua, sementara tingkat kematian ibu dan anak serta sebaran penderita ISPA masih sangat tinggi," jelas Gubernur.
"RSJ Abepura ebagai satu-satunya Rumah Sakit Khusus Jiwa Tipe B di Pulau Papua, kami juga minta agar ada penambahan obat psikotropika dari Kementerian Kesehatan," sambungnya.
Evaluasi Proyek Strategis Kemenkes
Pada pertemuan tersebut, Gubernur Fakhiri juga menyoroti sejumlah proyek Kementerian Kesehatan yang telah direncanakan. Meski mengapresiasi selesainya proyek RSUP Jayapura (Rp633 Miliar) dan RS Supiori (Rp 53 Miliar) pada TA 2025, Gubernur meminta perhatian serius untuk proyek yang belum tuntas agar dapat diselesaikan pada 2026.
Proyek-proyek yang menjadi perhatian utama Gubernur Fakhiri adalah pembangunan Rumah Sakit (RS) Keerom dengan anggaran sebesar Rp122 miliar lebih, namun progres baru mencapai 50 persen. Kemudian pembangunan Labkesmas Tr2 di Kabupaten Jayapura yang anggarannya mencapai Rp15 miliar, namun orogres baru mencapai 25 persen.
"Pembangunan Labkesmas di Kabupaten Keerom dengan anggaran Rp15 miliar, namun progres baru mencapai 10 persen," katanya.
Selain itu, terdapat beberapa proyek besar yang belum terealisasi sama sekali, seperti pembangunan RS Rodofabo di Kabupaten Waropen dengan anggaran Rp150-200 miliar, pembangunan RS Mamberamo Raya dengan anggaran Rp300 miliar, dan pembangunan ruangan khusus Bio Safety Level 2 (BSL2) pada Labkesda Provinsi Papua.
"Seluruh usulan ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius Kementerian Kesehatan demi percepatan pembangunan kesehatan yang merata dan berkualitas di Provinsi Papua," tegas Gubernur Fakhiri.
Menanggapi itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan Kementerian Kesehatan akan menindaklanjuti apa yang diusulkan Pemerintah Provinsi Papua.
Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Papua untuk lebih dulu fokus pada pembenahan di tiga rumah sakit, yakni RSUD Jayapura, RSUD Abepura, dan RS Jiwa Abepura.(rilis)
