SENTANI, semuwaberita.com – LSM Gerakan Pemantau Kinerja Aparatur Negara & Swasta (GEMPUR) Papua terus memberikan kritikannya terkait berbagai permasalahan yang ada di Pemerintahan Kabupaten Keerom
Ketua DPD LSM Gempur, Panji Agung Mangkunegoro saat dihubungi semuwaberita.com, Rabu (26/8/2020) malam mengatakan bahwa Kondisi Kabupaten Keerom saat ini, sangat jauh dari perubahan yang baik dan banyak permasalahan sosial yang muncul.
Oleh karena itu LSM Gempur merasa perlu membantu masyarakat dalam menyuarakan keadilan dan kebenaran.
“Sejak 2,5 tahun terakhir ini kita melihat bahwa Kabupaten Keerom ini adem ayem ternyata di dalamnya terdapat beberapa manajemen yang salah dan juga tidak transparan,” ujar Panji yang juga Ketua Forum Peduli Pembangunan Demokrasi (FPPD) Papua
Panji membeberkan salah satu permasalahan yang terjadi yaitu di Dinas Kesehatan yang mana pada tahun 2017 terdapat program nawacita Jokowi, Puskesmas afirmasi 2017 yang mana pembangunan terfokus pada daerah pinggiran dari Kabupaten Keerom yang berbatasan dengan Indonesia – Papua New Guinea
“Program ini ada sekitar kurang lebih 123 Puskesmas Afirmasi yang dibangun di seluruh Indonesia, sebagai beranda wajah pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan” kata Panji
Puskesmas Waris yang dibangun selama kurang lebih 2 tahun sampai saat ini tidak memiliki Alat Kesehatan (ALKES) baru bahkan menggunakan ALKES bekas dari Puskesmas lama.
Belum lagi kondisi pembangunan di sekitar gedung yang belum selesai serta pengairan yang belum berfungsi dengan baik.
“Pembangunan di beberapa puskesmas lainnya yang buruk, minimnya fasilitas yang mendukung dan sesuai serta tidak adanya pengadaan mobil ambulan di daerah pedalaman,” beber Panji
Selain terkait permasalahan Pembangunan, fasilitas dan pelayanan lain juga dikeluhkan adalah terkait pembayaran insentif yang kurang terealisasi dengan baik dan transparan
“Pembangunan infrastruktur dasar harus diseriusi oleh pemerintah Keerom kedepannya, uang negara sudah dikucurkan tetapi saat ini masih banyak kegagalan pembangunan yang terabaikan,” ungkapnya
Panji menyebutkan bahwa Pasar avidjan bias menjadi pusat perekonomian rakyat Keerom yang mana masyarakat bisa menjual hasil perkebunan di pasar tersebut dan menikmati hasil.
“Pemerintah pernah mengadakan mobil bis untuk operasional di terminal avidjan tetapi saat ini mangkrak dan hanya terparkir di rumah kepala Dinas Perhubungan Kab. Keerom,” urainya
Masyarakat Kabupaten Keerom memiliki hak untuk bisa menikmati hasil pembangunan infrastruktur, pelayanan publik serta kebijakan-kebijakan yang harusnya pemerintah berikan karena berlandaskan kebutuhan masyarakat.
“Banyaknya kasus yang terjadi di Keerom maka pemerintah harus bisa memberikan solusi yang nyata bukan sekedar kata-kata yang hanya bisa didengar tapi tak bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat,” ujar Panji
Panji juga berharap bahwa kepada penegak hukum seperti BPK dan Polres Keerom agar bisa transparan kepada publik terkait permasalahan yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat.
“Jangan Biarkan Koruptor melekatkan hukum di bawah telapak kaki mereka,” tegasnya.(Abdul)
