SENTANI, semuwaberita.com - Untuk mendukung program Bupati Jayapura sehubungan dengan distrik yang dijadikan sebagai pusat data, pusat informasi, pusat pelatihan dan pusat pemberdayaan terhadap masyarakat di Kabupaten Jayapura, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) menyambut baik dan sangat mendukung program tersebut. Hanya saja kebijakan pelimpahan kewenangan sebagaimana yang termuat dalam peraturan Bupati Jayapura tentang pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah ke tingkat distrik itu belum bisa diterapkan sepenuhnya oleh dinas tersebut. 

Karena menurut Kadisdukcapil, sejauh ini untuk urusan data kependudukan sesuai dengan aturan pemerintah pusat, tidak bisa mendelegasikan kewenangan kepada kepala distrik. 

"Peraturan Bupati mengenai pelimpahan wewenang ketingkat distrik. Tetapi kita ini dalam aturan, tidak bisa mendelegasikan kewenangan kepada kepala distrik," kata Herald J. Berhitu, saat dikonfirmasi media online ini diruang kerjanya, Kamis (3/9/2020). 

Meski begitu pihaknya akan mendorong pembentukan UPT di tingkat distrik. Mengenai hal itu pun pihaknya sudah memasukkan data kajian ke pihak Orpam untuk dikaji lagi, dalam kajian itu juga nanti akan dilihat termasuk kesiapan Kabupaten mengenai keuangannya.

"Membentuk UPT berarti konsekuensinya ada beban biaya," ujarnya.

Karena itu, pihaknya sementara ini hanya menerapkan pelimpahan pelayanan, terkait dengan pencetakan dan perekaman data penduduk di masyarakat yang bisa dilakukan ditingkat distrik.

Untuk menjalankan kegiatan atau program pemerintah sehubungan dengan tupoksinya pihaknya sudah menyiapkan fasilitas pendukung seperti peralatan untuk perekaman dan pencetakan KTP. 

"Kami sudah menyampaikan hal ini kepada bapak Bupati dan beliau juga sudah meminta kami untuk melakukan kajian supaya bagaimana caranya ini bisa berjalan. Makanya kami sudah mensupaya ada UPT di tingkat distrik," tambahnya.​​​​​​(irfan)