JAYAPURA, semuwaberita.com – Akhirnya  Bupati Keerom, Muh Markum, Ketua DPRD dan sejumlah SKPD hadir menemui masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa sejak hari Senin 31 Agustus 2020 di Ruang Aula Kantor Bupati (kemarin) siang.

Mereka menuntut janji Bupati terkait hasil CPNS Formasi 2018, pembayaran uang kinerja ASN, insentif tenaga kesehatan, dan pembayaran honor guru kontrak.

Mereka juga meminta penjelasan tentang nasib tenaga honor K2, juga nasib tenaga kesehatan. Ada juga soal pembayara Siltap aparat kampung.

Sejak pukul 11.00 WIT massa sudah berkumpul di depan kantor bupati Keerom dikawal oleh apparat POLDA Papua untuk mengurangi resiko terjadinya konflik

Sekitar jam 14.00 WIT massa memutuskan untuk melakukan audiensi bersama Bupati Keerom, Ketua DPRD dan Seluruh SKPD di dalam Aula Kantor Bupati.

Dalam pembukaan audiens para Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Aparat Sipil Negara (ASN) hadir lengkap saat mediasi berlangsung dan menuntut Kadinkes Keerom hadir di ruangan.

“Namun sampai audiensi berakhir Kadinkes Keerom tidak juga dapat hadir" jelas Panji salah satu perwakilan pendemo.

Saat Markum berbicara menanggapi ketidak hadirannya dr. Roni Sitompul, Bupati menyarankan agar para Nakes membuat laporan ke pihak Kepolisian.

Sekretaris Dewan Adat, Laurents Borotian menyampaikan kekecewaan karena sampai pertemuan kemarin Pemerintah Keerom lambat dalam merespon dan membua kepastian atas segala permasalahan yang ada .

Bupati Keerom menjelaskan bahwa adanya aturan yang nantinya juga akan disampaikan hasilnya, semua masih dalam proses.

Selanjutnya masyarakat akan menunggu kepastian, berharap Bupati dan SKPD memiliki hati sehingga bisa menjawab semua permasalahan yang ada (Abdul)