JAYAPURA, semuwaberita.com - Sediktnya 40.000 warga Kabupaten Nduga, Papua dilaporkan masih mengungsi hingga saat ini, pasca konflik antara pihak keamanan dan Organisasi Papua Merdeka di bawah pimpinan Egianus Kogoya, pada Desember 2018 lalu.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nduga, Ikabus Gwijangge mengatakan puluhan ribu pengungsi itu berasal dari 12 distrik di wilayah itu. Warga mengungsi ke hutan dan sejumlah kabupaten terdekat, seperti Jayawijaya dan Lanny Jaya.
Ikabus menuturkan, puluhan ribu warganya ketakutan akibat kontak senjata antara TNI dan Kelompok Egianus Kogoya pasca penyerangan pekerja PT Istaka Karya, pada 2 Desember 2018 lalu.
"Warga Nduga yang mengungsi berasal dari 12 distrik seperti Mapenduma, Kageyam dan Mugi. Kondisi mereka sangat memprihatinkan karena kelaparan dan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan," kata Ikabus Gwijangge saat berada di Jayapura, Minggu (6/9/2020) lalu.
Seperti diketahui, kelompok Egianus terlibat dalam pembantaian 28 pekerja PT Istaka Karya di Bukit Kabo, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, pada 2 Desember 2018. Sebanyak 17 orang meninggal, 7 orang selamat dan 4 orang belum ditemukan tim gabungan hingga saat ini.
Ikabus mengaku jila pihaknya bersama Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua telah menyerahkan laporan investigasi terkait dampak konflik militer di Nduga ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Provinsi Papua, di Jayapura pada 31 Agustus 2020.
Surat pernyataan sikap Pemda dan DPRD Nduga juga telah diserahkan kepada Komnas HAM yang berisi 12 poin, antara lain meminta Presiden Joko Widodo menghentikan operasi militer di Nduga yang telah berlangsung sejak akhir tahun 2018.
Selanjutnya, meminta satuan militer non organik meninggalkan Nduga dan menuntut Satgas Yonif 330 bertanggung jawab atas penembakan dua warga sipil di Nduga, yakni Elias Karunggu dan anaknya Selu Karunggu.
"Negara harus bertanggung jawab dalam kasus penembakan Elias, Selu dan Hendrik Lokbere. Kami ini adalah bagian dari NKRI. Mengapa warga sipil harus menjadi korban dari konflik militer di Nduga," tegas Ikabus.
263 Meninggal Dunia
Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua juga Ketua Tim Investigasi Nduga, Theo Hesegem menyebut, 263 warga Nduga termasuk pekerja PT Istaka Karya yang meninggal dunia dalam konflik di Nduga. Hal ini berdasarkan temuan timnya di lapangan.
Theo mendata 184 orang yang meninggal sejak 2 Desember 2018 hingga 2019. Sementara pada akhir 2019 hingga 2020 itu, terdapat 59 warga yang meninggal dunia.
“para korban meninggal karena seperti tertembak senjata api, kelaparan dan sakit. Warga yang meninggal karena kelaparan ketika mengungsi ke hutan," ungkapnya.
Theo berharap Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Kapolda Papua dan Komnas HAM segera membentuk tim investigasi agar segera ke Nduga.
“Konflik Nduga harus segera diselesaikan. Aparat keamanan yang bertugas di Nduga melaksanakan upaya penegakan hukum harus sesuai prosedur dan terukur," tambahnya.
Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Letnan Kolonel Arm Reza Nur Patria mengatakan, pihaknya belum mendapatkan informasi tentang permintaan investigasi tentang konflik di Kabupaten Nduga.
"Kami belum mendapatkan informasi dari Pemda Nduga. Pada dasarnya kami siap melaksanakan investigasi apabila sudah ada permintaan dari pemerintah setempat, " ujar Reza. (Hara)
