Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

Foto : Kepala DPMK Kabupaten Jayapura Eliza Yarusabra, S.Sos

Alokasi Dana Kampung Harus Menjawab Persoalan Rakyat

SENTANI, semuwaberita.com - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DMPK) Kabupaten Jayapura, Eliza Yarusabra, S.Sos,  mengharapkan para kepala kampung dapat menyelesaikan persoalan dalam membangun kampung dengan dana yang sudah dikucurkan .

"Hal ini berkaitan dengan perencanaan pembangunan di kampung yang harus di lakukan untuk tahun 2021, sehingga perencanaan atau jadwal Musrenbang Kampung dan Kampung Adat telah di atur oleh DPMK tahun 2020 sebagai petunjuk pelaksanaannya" katanya.

dikatakan Eliza, waktu pelaksanaannya itu akan di mulai pada minggu ketiga dan keempat yaitu, rembuk warga di tingkat RT/RW, dusun suku mereka duduk untuk membicarakan program 2021.

Sementara pelaksanaan Musrenbang sendiri, kata Eliza Yarusabra, akan dilakukan pada minggu pertama dan kedua di bulan Desember 2020 mendatang, sedangkan masuk awal Januari 2021 di minggu pertama dan kedua adalah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau APBK, sehingga kampung dalam persiapan Musrenbang.

Sementara untuk progres tahun 2020, pihak DPMK telah menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk tahap pertama dan kedua yang masuk ke rekening dana kampung sebesar Rp. 37 miliar.

"Kampung menyelesaikan masalahnya sendiri, kampung menjawab kebutuhan persoalan pasca Covid-19 dengan mengalokasikan bantuan langsung tunai (BLT)," ujarnya.

Sementara dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) yang terbaru Nomor 165, itu mengharuskan Kampung (Desa) mengalokasikan anggaran untuk bantuan langsung tunai (BLT) tahap ketiga terhitung sejak bulan Oktober, November dan Desember.

"Berarti dana kampung 60 persen sudah terekrut untuk bantuan langsung tunai di 139 kampung dan tidak termasuk kelurahan, sedangkan sisa belanja di alokasikan untuk belanja padat karya lainya," tuturnya.

Sedangkan pasca Covid-19, dikatakan Eliza Yarusabra, ada beberapa persen dana desa yang di alokasikan untuk penanganan dan belanja Covid-19, sementara dari ADK yaitu belanja ketahanan pangan. Tetapi, dana-dana kampung ini hampir sebagian besar di alokasikan untuk belanja penanganan Covid-19, sehingga kampung sudah terlibat penuh untuk penanganan covid-19.

"Penanganan Covid-19 bukan hanya oleh pemerintah kabupaten atau provinsi saja, tetapi lewat dana kampung juga" ungkapnya.(Irf)

Copyright © 2020 Semuwaberita.com