SENTANI, SemuwaBerita.com - Komisi A DPRD Kabupaten Jayapura meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk mengawal ketat keabsahan data tenaga kontrak dan honorer yang masuk dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda setempat.

Permintaan itu terungkap usai sejumlah fraksi seperti Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra dan Fraksi NasDem yang tergabung dalam Komisi A DPRD Kabupaten Jayapura melakukan hearing atau rapat dengar pendapat  guna meminta penjelasan dari pihak BKPSDM mengenai mekanisme pengangkatan tenaga kontrak dan honorer.

"Kami dari Komisi A minta kepada pihak BKD (BKPSDM), untuk mengawal ketat distribusi data-data tenaga kontrak dan honorer yang masuk dari instansi dan OPD yang ada di Kabupaten Jayapura. Karena jangan sampai ada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan priibadi," kata Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jayapura Hermes Felle kepada wartawan kemarin.

Menurutnya dari Komisi A juga akan ikut melakukan verifikasi data-data ini. 

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Jayapura, Alex Rumbobiar mengaku sampai saat ini pihaknya masih mengumpul data tenaga kontrak yang ada disejumlah instansi dan OPD yang ada di lingkup Pemda Kabupaten Jayapura. Mengenai pelaksanaannya, pihak BKPSDM sejauh ini belum mendapatkan petunjuk dan teknis (Juknis), baik dari pemerintah Pusat maupun pemerintah Provinsi Papua.

"Kita tidak bisa bergerak tanpa juknis, kerja tanpa juknis, besok kita semua bisa masuk bui. Juknis ada dulu agar pemetaan data yang ada bisa kita lakukan," ujarnya.

Sejauh ini, lanjut Alex mengatakan, bahwa pihaknya juga belum menetapkan kuota jumlah tenaga kontrak dan honorer yang akan diangkat menjadi CPNS jalur khusus tersebut. 

"Bupati usulkan 2.500 orang, kita berharap ini bisa diakomodir. Sehingga kemungkinan tenaga kontrak yang ada ini bisa kita tuntaskan," tutupnya. (Irf)