MAKASSAR, semuwaberita.com -- Penolakan atas pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja di sejumlah daerah terus bergejolak, termasuk di Kota Makassar.

Dari pantauan semuwaberita.com, aksi unjuk rasa menolak pengesahan UU Ciptaker berlangsung sejak Selasa (06/10/2020) kemarin hingga Rabu (07/10/2020) petang di beberapa titik vital di Kota Makassar. 

Massa aksi yang merupakan mahasiswa dari gabungan beberapa kampus tersebut menggugat para wakil rakyat yang dinilai terburu-buru mengesahkan Omnibus Law, tanpa mendengar aspirasi dari beberapa pihak.

"Tuntutan utama kami, cabut Undang-undang Cipta Kerja, karena di undang-undang itu PHK semakin dipermudah. Kedua penghilangan atau pengubahan upah minimum kota menjadi upah provinsi. Itu akan semakin memberangus para buruh," kata Juru Bicara Front Pembela Rakyat (FPR) Sulsel Angga, di depan Kantor DPRD Sulsel, Rabu (07/10/2020).

Menurut Angga, para wakil rakyat di Senayan dianggap ceroboh dalam menentukan nasib kaum buruh dan rakyat kecil.

"Hal krusial sebenarnya dari Omnibus Law, karena pengesahan UU Cipta Kerja ini saat pembahasan tidak melibatkan beberapa pihak. Pembahasannya tidak fundamental dan terburu-buru," katanya.

Aksi unjuk rasa rencananya kembali akan digelar Kamis (08/10/2020) besok. Dari pantauan Semuwaberita.com, puluhan kendaraan taktis berikut personel keamanan dari otoritas Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel disiagakan di depan kantor DPRD Sulsel hingga Rabu (07/10/2020) petang. (Mardianto)