Jayapura, semuwaberita.com - Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Papua mendapatkan penghargaan dari Bank Indonesia.
Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus mengatakan penghargaan yang diraih ini merupakan motivasi tersendiri, bagi pemerintah provinsi Papua untuk bekerja semakin baik mengelola inflasi.
"Gubernur Papua Lukas Enembe menyampaikan ini sebagai penilaian daya beli masyarakat, sehingga komponen kesejahteraan pendapatan masyarakat menjadi hal penting untuk di perhatikan oleh pemerintah provinsi Papua, agar perekonomian di Papua terus maju bergerak sekalipun persoalan pandemi Covid-19 terus membayangi," ujar Rifai usai mendampingi Gubernur Lukas mengikuti Rakornas Pengendalian Inflasi 2021 yang dihadiri juga oleh Presiden Jokowi secara Virtual, Rabu (25/08/2021).
Lanjut ia, Gubernur menekankan kepada TPID provinsi Papua untuk menjaga inflasi tetap terkontrol, terutama saat penerapan PPKM.
"Jajaran pemrov Papua berusaha menjalankan rekomendasi dari pemerintah pusat melalui 4 K, yakni Keterjangkauan Harga , Ketersediaan Pasokan ,Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif," ungkapnya.
Gubernur juga berterimakasih kepada pemerintah pusat, atas penilaian terbaik kepada pemerintah provinsi Papua, yang mana semua ini tidak lepas dari komunikasi yang semakin membaik anatara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Papua dalam mengelola dan mengendalikan inflasi di tanah Papua.
"Gubernur juga menyampaikan rasa syukur kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi Papua yang bekerja keras dan terukur sehingga kita mendapatkan penghargaan sebagai provinsi terbaik pada TPID tahun 2020," jelas Rifai
Tidak hanya itu Gubernur berterimakasih juga kepada beberapa kepala daerah yang selama ini membuka diri bekerja sama perdagangan antar daerah. Sinergitas seperti ini menjadi kunci pokok bagi keberhasilan mengendali inflasi daerah.
Disampaikan Rifai, Gubernur menyadari bahwa pengendali inflasi Nasional membutuhkan dukungan maksimal dari daerah mengingat inflasi Nasional merupakan agregasi dari inflasi daerah.
" Karena itu harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib untuk diperhatikan," kata Rifai. (Pratiwi)
