Sentani, semuwaberita.com - Belum adanya solusi penyelesaian persoalan hak ulayat ganti rugi tanah yang menyebabkan SMPN 1 Sentani, Kabupaten Jayapura sampai saat ini masih dipalang oleh pemilik hak ulayat, mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Jayapura.

Salah satunya datang dari Ketua Fraksi Bhinneka Tunggal Ika (BTI) DPRD Kabupaten Jayapura, Wagus Hidayat yang meminta Pemerintah Kabupaten Jayapura, memberikan perhatian serius terhadap permasalahan  SMP Negeri 1 Sentani yang saat ini masih dipalang oleh masyarakat adat pemilik hak ulayat.

“Saya selaku anggota dewan sangat menyayangkan masih terjadi pemalangan sekolah di Sentani. Kita tau bersama proses belajar tatap muka di sekolah baru saja di mulai sejak pandemic Covid-19. dimana selama Covid-19 aktivitas siswa sudah terhambat ditambah lagi dengan persoalan hak ulayat masyarakat adat,”ujar Wagus Hidayat kepada wartawan di Sentani, Senin (3/1/2022).

Ia berharap kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat adat dapat segera diselesaikan, sehingga  setelah masa libur sekolah usai, siswa siswi di SMPN 1 Sentani ini bisa kembali  belajar seperti biasa.

“Kita harap masalah pemalangan sekolah bisa diselesaikan sebelum masuk sekolah dalam minggu ini, dan tidak menghambat proses belajar mengajar,” harapnya.

Pria yang akrab disapa Dayat ini juga mengaku prihatin karena sampai saat ini belum ada solusi penyelesaiannya, padahal sekolah akan kembali dibuka pada 5 Januari 2022.

“Kasian kan kita lihat guru dan siswa tidak bisa ke sekolah, padahal belajar tatap muka baru saja dimulai, dan kita tau gedung baru mereka juga belum selesai dibangun,” ungkapnya prihatin.

Untuk diketahui masyarakat adat pemilik hak ulayat melakukan pemalangan terhadap SMPN 1 Sentani karena belum ada kesepakatan dengan pemerintah Kabupaten Jayapura untuk menyelesaikan masalah tersebut.(Aman)