JAYAPURA, semuwaberita.com - Pemerintah Provinsi Papua meminta Bupati Mimika Eltimus Omaleng agar menutup kembali akses penerbangan pesawat komersial di wilayahnya.
Ini menyusul masuknya penerbangan Garuda Airline ke Bandara Mozes Kilangin dengan membawa 104 penumpng dari Jakarta, Selasa (21/04/2020) lalu.
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal menganggap kebijakan membuka akses penerbangan udara oleh Pemerintah Kabupaten Mimika telah kontra produktif terhadap penanganan Covid-19 di Bumi Cenderawasih.
Ia merasa kesal terhadap Bupati Mimika, Eltimus Omaleng yang telah menyetujui dibukanya akses penerbangan dari Timika. Padahal sebelumnya, Omaleng menandatangani keputusan tertanggal 9 April 2020.
"Saya tegaskan bencana ini (Covid-19) bukan hanya terjadi di Kabupaten Mimika, tetapi di seluruh dunia. Jadi, kewenangan memberikan izin penerbangan harus lewat prosedur, lewat pemerintah provinsi (Papua)" kata Klemen usai rapat penanganan Covid-19 bersama Forkopimda di Kota Jayapura, Kamis (22/04/2020) sore.
Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, lanjut Klemen, mestinya Pemerintah Kabupaten Mimika harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua. Bukan malah mengambil keputusan sepihak.
"Jelas bahwa penutupan akses transportasi udara, laut, dan darat di Papua berlaku sampai tanggal 14 April, dan hari ini kita perpanjang hingga 6 Mei 2020. Harusnya ini yang diikuti seluruh kabupaten dan kota," terang Klemen dengan kesal.
Dirinya pun meminta agar akses penerbangan kembali ditutup demi memutus rantai penyebaran Covid-19 yang dimungkinkan terbawa oleh penumpang pesawat dari luar Papua.
"Penerbangan tersebut adalah yang terakhir, dan saya minta Pemda Mimika patuhi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah Provinsi Papua," tegasnya.
Sebelumnya, Pelaksana Harian General Manager Garuda Indonesia Timika, Radithya Prastanika mengatakan Maskapai Garuda yang membawa 104 penumpang tiba di Timika pada pukul 06.00 WIT, Selasa (21/04/2020).
Ratusan penumpang ini terdiri dari 99 kursi ekonomi dan lima di kelas bisnis. Selain itu, pesawat tersebut juga mengangkut 2,2 ton barang cargo.
"Ada sebagian penumpang dari Jakarta dan Bali yang membatalkan keberangkatannya," kata Radithya.
Radhithya menyatakan jika pihaknya hanya mengikuti instruksi dari Pemerintah Daerah Mimika. Selanjutnya, menunggu keputusan dari Pemerintah Provinsi Papua. (Hara)
