Jayapura, semuwaberita.com – Dalam upaya akselerasi pembangunan infrastruktur perhubungan serta fasilitas penunjang sarana dan prasarananya, Dinas Perhubungan (Dishub) memprioritaskan program kerjanya dalam rangka menjawab visi dan misi sebelum berakhir masa jabatan Gubernur Papua, Lukas Enembe di tahun 2023.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, David Wondanak Telenggen mengatakan, banyak terobosan yang dilakukan oleh Guberur Papua, sehingga program pembangunan di bidang perhubungan terbangun dengan baik atas sinergitas dengan pemerintah pusat lewat kementerian, lembaga.
"Untuk di tahun 2022 ini, kami mencoba untuk gerakan dalam kepemimpinan saya bagaimana terus menjawab visi dan misi bapak gubernur (Lukas Enembe) dengan menyelesaikan beberapa pembangunan bandara, dermaga maupun terminal penumpang darat di wilayah adat Lapago, Meepago dan Anim Ha," ungkap David kepada wartawan di Jayapura beberapa waktu lalu.
Untuk terminal penumpang angkutan udara, menurut David, saat ini sedang dibangun di wilayah Meepago yakni di bandara kabupaten Nabire.
"Dinas Perhubungan juga akan mendorong pembangunan terminal tipe B di kabupaten Nabire. Karena terminal ini akan menopang beberapa kabupaten di wilayah adat Meepago seperti Intan Jaya, Dogiyai, Paniai, Deyai dan Nabire. selaku terminal induk untuk wilayah meepago agar dapat diresmikan oleh bapak gubernur,” harapnya.
Kemudian untuk wilayah adat Animha, juga akan didorong pembangunan terminal penumpang udara di kabupaten Boven Digoel.
"Dalam pembangunan terminal tipe B dalam menampung semua akses dari beberapa kabupaten yang berada di wilayah Animha," jelasnya.
Terminal Penumpang Darat
Sementara untuk wilayah adat Tabi, lanjut David, pihak Perhubungan Provinsi akan mendorong pembangunan terminal penumpang darat tipe B.
"Seperti di Kabupaten Keerom tahun depan, dan juga kabupaten Jayapura tahun ini sedang dibangun terminal di kampung Toware. Lalu untuk wilayah batas antara kota dan kabupaten Jayapura juga telah dibangun terminal penumpang. Dimana sekaligus bisa langsung diakses ke dermaga yang berada di belakang terminal," bebernya.
"Sehingga masyarakat yang berada di seputaran danau sentani, kalau mau ke kota bisa menggunakan speed langsung turun di belakang terminal," sambung David.
Lanjut ia, Dinas Perhubungan Provinsi Papua juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait pembangunan beberapa bandara di Papua.
“Prioritas kami adalah penerbangan perintis karena sangat penting bagi masyarakat rasakan sentuhan pemerintah, karena ada wilayah kementerian Perhubungan yang kita tidak bisa masuk, seperti bandara Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, dan Bandara Dekai Yahukimo,” akunya.
Pihak perhubungan pun saat ini sedang membangun pelabuhan laut perintis di Pulau Mambor Nabire, lalu di Mappi dan Boven Digoel.
"Namun, anggaran yang terbatas, sehingga pembangunan dermaga dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan Pelabuhan Laut Perintis Pulau Mambor sudah berjalan selama 4 tahun. Tapi kami punya target Pelabuhan Laut di Mappi bisa selesai dan diresmikan tahun 2023,” akunya optimistis.
David menambahkan, tahun 2023 pembangunan infrastruktur perhubungan akan hanya difokuskan di wilayah adat Mamta dan Saireri. Hal ini karena dampak dari pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yakni Provinsi Papua Selatan (wilayah adat Animha), Papua Tengah (Meepago) dan Papua Pegunungan (Lapago)
Sementara itu, menyoal dengan aset milik pemprov yang sudah dibangun dan berada di daerah DOB tersebut, ungkpa David, berdasarkan hasil koordinasi dengan BPK RI, maka aset Pemprov Papua yang dapat menghasilkan PAD akan kita dikaji kembali untuk pengelolaannya.
"Karena tentu dengan DOB, PAD Provinsi induk (Papua) akan menurun secara drastis," pungkasnya.(Irn)
