Nabire, semuwaberita.com - Gubernur Papua Tengah, DR. Ribka Haluk, S.Sos., MM marah saat memimpin apel Senin (14/08/2023) di halaman kantor Provinsi Papua Tengah, di Nabire, Senin (14/08/2023) pagi.
Kemarahan wanita yang akrab disapa "Mama" ini mulai tersulut ketika melihat banyak ASN yang tidak ikut apel pagi.
Berdasarkan daftar ASN yang mengikuti apel pagi tidak sampai 300 orang, padahal jumlah ASN di lingkungan Provinsi Papua Tengah saat ini sudah mencapai kurang lebih 900 orang.
“Kepada Kepala BKD dan Inspektorat saya minta melakukan pemeriksaan terhadap kehadiran pegawai di dinas masing-masing. Kalau mereka yang tidak pernah masuk kantor pustuskan saja statusnya dengan mengembalikannya ke kabupaten asalnya bekerja. Saya tidak ingin kinerja pemerintahan ini menurun, hanya karena para ASN tidak disiplin dalam bekerja,” tegasnya.
Mantan Pj Bupati Yalimo dan Mappi itu mengungkapkan, seharusnya para ASN yang tidak memberikan kontribusi malu kepada masyarakat, sebab hak yang diterima ASN itu bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat.
“Ketika kita memilih menjadi ASN, maka tugas kita adalah melayani masyarakat. Jadi kita tidak boleh ada yang makan gaji buta. Kalian semua bekerja bukan untuk saya selaku PJ Gubernur, tetapi kalian bekerja untuk kurang lebih 1,3 juta masyarakat di Papua Tengah. Saya tegaskan kembali, hak atau gaji kita termasuk tambahan penghasil pegawai (TPP) itu bersumber dari pajak rakyat,” tegasnya.
Menurutnya, ada atau tidak ada pimpinan di kantor, seluruh staf dan bawahannya harus bekerja. Oleh karena itu ia akan meminta laporan kehadiran ASN.
"Saya akan mengecek kenapa kehadiran kita menurun dan kemudian saya akan mengambil keputusan, siapa yang akan mendapat reward (penghargaan) dan punishment (sanksi),” tegasnya mengingatkan.
Serapan Anggaran Rendah
Kemarahan mama Ribka, semakin menjadi saat mengetahui serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih rendah.
Menurutnya, perjuangan yang dilakukan Penjabat Gubenur, Sekda bersama para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menambah anggaran jadi sia sia, karena APBD tidak terserap dengan baik.
“Kenapa serapan anggaran ini masih rendah, itu pastinya tergambar dari kinerja. Sampai sejauh ini saya rasa percuma gubernur dan sekda bicara berbusa-busa tapi tidak ada perubahan, maka dari itu saya tidak hanya akan berkantor di 8 kabupaten, melainkan akan berkantor di setiap OPD dengan membawa tenaga ahli, guna mencari solusi sehingga kendala serapan anggaran bisa kita atasi,” ujarnya.
Mantan Kadis Sosial Provinsi Papua itu juga membeberkan 5 OPD yang serapan anggarannya masih rendah sampai bulan delapan ini, yakni di Dinas PUPR senilai 0,98 persen, Dinas Tenaga Kerja 2,30 persen, Dinas Perhubungan 4,25 persen, Dinas Koperasi 4,45 persen dan MRP 5,20 persen.
“Dinas PUPR menjadi pemilik kontribusi terbesar yang menghambat penyerapan anggaran ini. Sehingga kalau kedepan ini tidak ada progres saya akan ganti semua, ini persentasenya masih 0,98 persen, saya tidak main-main, mulai hari ini saya akan cek langsung ke dinas PUPR,” tegasnya mengingatkan.
Di akhir amanatnya, Ribka Haluk memberikan apresiasi kepada Dinas yang telah melakukan penyerapan anggaran dengan baik seperti Dinas Penanaman Modal dan Investasi senilai 50,54 persen, Kesbangpol 40,51 persen, Inspektorat 37,82 persen, Dinas BPBD 34,16 persen dan Bappeda 32,19 persen.
“Sedangkan OPD yang saya tak sebut mereka masih mendapat penilaian rata-rata. Maka dari itu saya harapkan triwulan 3 mendatang untuk semua bekerja keras dan menjadi tim yang solid untuk bekera dan saya pastikan akan ada reward dan punishment,” harapnya.
“Kemarahan di apel ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk kita lakukan evaluasi. Kita ini ASN, yang memiliki satu jiwa korps. Namun setelah ini mari kita rubah prilaku dan sikap kita. Karena saya tidak ingin ada yang bekerja masin-main di Pemprov Papua Tengah ini,” tutupnya.(Irn)
