Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

Foto : FP3KJ dan KAMMI Kabupaten Jayapura usai jumpa pers di Sentani,Rabu (10/6/2020)/Irfan

KAMMI dan FP3KJ Minta Distrik Sentani Tinjau Kembali Data Penerima BST

SENTANI, semuwaberita.com - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Forum Pemuda Peduli Pembangunan Kabupaten Jayapura (FP3KJ) meminta kepada Pemerintah Distrik  Sentani dan tiga Kelurahan yang ada dibawahnya untuk meninjau kembali data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) yang digunakan. Data yang akurat sangat dibutuhkan agar penyaluran BST lebih tepat sasaran.

Karena penerima BST di Distrik Sentani hanya mencakup 134 Kepala Keluarga (KK), sementara Pemerintah Distrik Sentani telah mengumumkan penerima BST dari data Kementerian Sosial (Kemensos) RI itu lebih dari 134 KK.

Koordinator Humas Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kabupaten Jayapura, Aliapsyi Ade Seberan mengatakan, pembagian BST yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura melalui Pemerintah Distrik Sentani itu hendaknya mengacu kepada aturan dan kriteria yang ditetapkan sebagai penerima bantuan tersebut.

“Karena yang mendapat bantuan selama ini apakah sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ditetapkan," ujar Ali sapaan akrabnya saat jumpa pers di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (10/6/2020).

Menurut dia, KAMMI sebagai organisasi mahasiswa dan kepemudaan di Kabupaten Jayapura bersedia untuk melakukan pendataan ulang apabila diperlukan, sehingga penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.

“Ke depannya pendataan ulang ini harus dilakukan. Sebab, kalau tidak dilakukan peninjauan kembali terhadap data penerima BST itu akan sulit untuk menyalurkan BST secara tepat sasaran,” katanya.

Senada dengan Ali, Koordinator Forum Pemuda Peduli Pembangunan Kabupaten Jayapura ( FP3KJ), Manase Bernard Taime mengatakan, bahwa apapun bentuk penyaluran bantuan dari pemda kepada masyarakat hendaknya mengacu kepada data kependudukan dimasing-masing Distrik, Kelurahan hingga Kampung.

Sebab, ungkap Taime, program BLT sudah ada sejak masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sementara untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) ini baru dilakukan oleh Kementerian Sosial RI.

“Terjadi kekeliruan dan tidak tepat sasaran bantuan BST yang diberikan, adalah minimnya data yang dimiliki oleh aparat pemerintah dari tingkat bawah hingga atas,” paparnya.

Sementara itu, salah satu Pemuda di Kota Sentani Hyerenimus Yoku mengaku siap untuk melakukan pendataan kembali apabila diinginkan oleh Pemerintah Distrik maupun Kelurahan.

“Ada data pembanding yang dimiliki nantinya ketika pendataan ulang dilakukan, sehingga ketika menghadapi kondisi seperti saat ini sudah tidak ada kepanikan dan kesalahan dalam menyalurkan bantuan BST,” tukasnya. (Irfan)

Copyright © Semuwaberita.com | Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media