SENTANI, semuwaberita.com – Peningkatan status Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat Covid-19 di Kabupaten Jayapura mulai 15 Juni Hingga 27 Juni 2020, dinilai tidak masuk akal oleh Ketua Fraksi Bhinneka Tunggal Ika DPRD Kabupaten Jayapura, Wagus Hidayat.
Kepada wartawan di Sentani, Rabu (17/6/2020), Dayat mengaku kebijakan eksekutif (Pemerintah kabupaten) untuk menaikkan status tanggap darurat sangat lambat. Dan terasa aneh, karena dinaikkan, saat pemerintah pusat maupun provinsi sedang gencarnya mensosialisasikan ‘New Normal’ atau tatanan kehidupan normal yang baru di tengah pandemi Covid-19.
“Tanggap darurat ini sudah di terapkan oleh provinsi duluan, kenapa Kabupaten lambat dan sudah dilaksanakan pada saat mulai diterapkannya new normal, pembatasan aktivitas sampai jam 5 sore,” akunya heran
Menurut dia, jika peningkatan status ini dikarenakan adanya kenaikan jumlah pasien positif Covid 19, ini kan tidak masuk akal.
“Jadi mereka Tim Gugus Tugas menggunakan data yang mana? Sebab selama 3 bulan lebih kita melihat penanganan covid 19 di Kabupaten Jayapura belum transparan, dan kita belum tahu. Kita tiap hari hanya disuguhkan grafik peningkatan dikeluarkan oleh gugus tugas bahwa sampai saat ini sudah 100 lebih pasien positif,” tutur Dayat
Namun, lanjutnya, pasien sembuh juga banyak. Ini menandakan bahwa penyakit Covid-19 ini bisa sembuh dengan sendirinya dengan imun tubuh yang baik.
“Kita lihat sampai saat ini baru satu orang yang meninggal, itupun statusnya masih PDP (pasien dalam pengawasan),” tukasnya
Jangan sampai dengan peningkatan status ini, bertujuan untuk menaikkan anggaran penanganan covid-19. Ungkap Dayat, ini sangat tidak rasional. Oleh karena itu pihaknya mendorong agar DPRD segera membuat Panitia Khusus (Pansus) yang bisa turun langsung ke lapangan untuk mengecek langsung penggunaan anggaran penanganan covid-19, di masing masing wilayah apalagi dana yang digelontorkan cukup besar yakni lebih dari Rp49 Miliar
“Jadi jangan sampai dengan penyakit ini terlalu didramatisir dan politisir, ini sangat tidak manusiawi,” ujar Dayat
Dirinya mengaku selama ini tidak semua anggota DPRD dilibatkan dalam penyusunan, pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19 oleh OPD terkait.
“Itupun setelah mereka lakukan baru kami dihubungi, diminta untuk mengawasi. Tapi kami tidak pernah diberi laporan yang secara detail tentang peruntukan dana dana tersebut,” herannya
Dayat mengakui jika Covid-19 ini ada dan nyata. Namun yang menjadi pertanyaan, ternyata tidak seperti yang digembar-gemborkan bahayanya. Seperti apa orang yang positif banyak, tapi banyak juga yang sembuh.
“ Ini salah satu indikator bahwa penyakit ini bisa bersahabat dengan manusia dan bisa hidup berdampingan dengan manusia. Sehingga menghabiskan puluhan miliar hanya urus untuk mengurus penyakit ini dan mengabaikan kegiatan yang lain, ini juga perlu dievaluasi kembali,”urainya
Lebih jauh politisi dari PPP ini mengaku ingin bertemu langsung dengan pasien positif yang sedang dirawat maupun yang sembuh untuk mengetahui sejauh mana dampak penyakit Corona ini terhadap mereka
“Sebab yang justru perlu dikhawatirkan dampak sosial ekonomi masyarakat yang lebih parah akibat kebijakan pembatasan aktivitas sosial saat ini,”terangnya
Menyayangkan
Ketua Komisi C Bidang Pendidikan, Kesehatan DPRD Kabupaten Jayapura Piet Hariyanto Soyan juga menyayangkan adanya peningkatan status tanggap darurat
“ Soal menaikkan status tanggap darurat ini yang pertama dilakukan oleh provinsi Kalau tidak salah bulan April. Kenapa pada saat itu Kabupaten tidak ngikut dan sudah ada refocusing (penundaan anggaran) anggaran cukup besar yang dialihkan untuk penanganan covid-19,” ungkapnya
“Kalau sekarang pemerintah kabupaten menaikkan status tanggap darurat dengan alasan betul pembiayaan. Saya pikir itu hal yang perlu dipertimbangkan karena sudah cukup besar yang dialokasikan untuk penanganan covid 19 di Kabupaten Jayapura,” ujar Piet Soyan
Apalagi lanjutnya, saat ini sedang menuju new normal. Sehingga seharusnya pemerintah lebih focus untuk bagaimana penerapannya di masyarakat yang tentunya harus mengacu pada buku Kemenkes RI.
“Di buku Kemenkes itu sudah dijelaskan secara detail bagaimana penanganan pasien covid yang berat dan ringan Jadi kalau bicara status tanggap darurat, mari kita lihat buku Kemenkes penanganannya seperti apa,” kata Piet
Di buku Kemenkes, penanganan pasien covid yang tidak parah bisa ditangani di rumah. Sehingga seharunya pemerintah lebih focus menuju new normal
“Bagaimana menerapkan pola hidup sehat masyarakat yang ada di Kabupaten Jayapura lingkungannya bersih seperti apa. Saya pikir Dinas Kesehatan lebih fokus ke situ. Sebab jika perawatan-perawatan itu ada rumah sakit Yowari,” jelasnya
Piet Soyan menambahkanm selama ini program dinas kesehatan terkait belum terlihat.
“Makanya buat dulu, baru kita lihat, berhasil atau tidak baru kita lihat naikkan status tanggap darurat atau tidak,’pungkasnya
Seperti diketahui Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Kabupaten Jayapura, Timotius Demetouw kepada wartawan, Senin (15/6/2020) lalu menegaskan, pemkab Jayapura membutuhkan penambahan anggaran untuk pembiayaan penanganan bidang kesehatan, ekonomi sosial dan lainnya
“Sehingga dengan peningkatan status dari siaga menjadi tanggap darurat perlu disikapi dengan dukungan pendanaan dan penanganan serius sehingga bisa kembali ke situasi normal,” tegasnya.(Iriani)
