Jayapura, semuwaberita.com — Majelis Rakyat Papua (MRP) menyampaikan kecaman keras atas aksi demonstrasi ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Tanah Adat Papua di Abepura, Kota Jayapura, Rabu (15/10), yang berujung ricuh.
Ketua MRP, Nerlince Wamuar, menegaskan bahwa Papua dikenal sebagai tanah damai, sehingga setiap orang yang hidup di atasnya harus menjaga kedamaian dan ketertiban, bukan menebar kekacauan.
“Papua ini tanah damai. Siapapun yang tinggal di atas tanah ini harus membawa damai. Kami orang Papua, bahkan semua warga di Papua, wajib menjaga kedamaian negeri ini,” ujar Nerlince yang akrab disapa Mama Rollo, dalam konferensi pers di Jayapura, didampingi Wakil Ketua I MRP, Pdt. Robert Horik, dan Wakil Ketua II, Max Abner Ohee.
Mama Rollo menegaskan, MRP sebagai lembaga kultur resmi yang diakui dalam struktur pemerintahan Provinsi Papua bekerja berdasarkan aturan dan hukum yang berlaku. Karena itu, setiap penyampaian aspirasi publik, termasuk aksi mahasiswa, harus dilakukan secara tertib dan berizin.
Menurutnya, demonstrasi yang digelar tanpa izin kepolisian dan tidak melalui prosedur resmi tidak bisa dibenarkan. “Kalau ada surat masuk dari aliansi mahasiswa, kami akan periksa ke Kesbangpol apakah organisasi itu sah dan terdaftar. Kalau tidak, kami tidak bisa menindaklanjuti, karena semua harus berdasarkan aturan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menilai isu yang diangkat dalam aksi tersebut antara lain tudingan adanya darurat militer dan penolakan investasi di Papua, tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Tidak ada darurat militer di Papua. Dan sampai hari ini, MRP tidak pernah mengeluarkan rekomendasi investasi apa pun di tanah Papua,” tegasnya.
Mama Rollo juga mengingatkan para mahasiswa untuk bersikap bijak dan menjadi contoh dalam menyampaikan aspirasi.
“Mahasiswa itu kaum terdidik. Tunjukkan kecerdasan dan martabat dalam bertindak. Jangan menciptakan ketakutan di tengah masyarakat,” pesannya.
Ia mengimbau warga Jayapura agar tidak merusak kotanya sendiri dengan aksi anarkis. “Kita semua tinggal di rumah besar bernama Jayapura. Kalau kita sendiri yang merusaknya, siapa lagi yang mau menjaga?” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II MRP, Max Abner Ferdinan Ohee, menilai aksi tersebut sebagai kegiatan ilegal karena tidak mendapat izin resmi dari kepolisian dan tidak mewakili suara masyarakat adat Papua.
“Forum yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Tanah Papua itu tidak resmi dan tidak memiliki legitimasi. Mereka tidak bisa mengklaim mewakili masyarakat adat,” tegasnya.
Ohee yang juga dikenal sebagai Ketua Barisan Merah Putih mengingatkan mahasiswa untuk tidak membentuk kelompok-kelompok liar di luar organisasi resmi. Ia juga menekankan pentingnya mematuhi Peraturan Wali Kota Jayapura yang melarang aksi demonstrasi tanpa izin dan pemalangan jalan umum.
“Aturan itu sudah jelas dan punya sanksi. Kalau kalian melanggar, berarti kalian sendiri yang menantang hukum,” ujarnya.
Wakil Ketua I MRP, Pdt. Robert Horik, juga menyampaikan penyesalan atas kericuhan yang terjadi. Ia menegaskan bahwa MRP selalu membuka diri terhadap aspirasi masyarakat selama disampaikan secara santun dan sesuai prosedur.
“Kami selalu menerima aspirasi rakyat Papua dan meneruskannya ke pihak berwenang. Tapi semua harus dilakukan dengan damai. Bahkan Alkitab mengingatkan, pemerintah adalah wakil Allah yang mendengar dan mengatur kehidupan umat,” katanya mengutip Roma 13:4.
Untuk diketahui aksi unjuk rasa yang berlangsung di lampu merah Abepura berujung ricuh, sedikitnya tiga orang terluka akibat terkena lemparan batu, dua diantaranya anggota Polri. Selain itu sebanyak dua kendaraan dinas Polri dirusak, dan satu unit mobil PDAM dibakar.(irn)
