Jayapura, semuwaberita.com – Kepolisian Daerah (Polda) Papua melaksanakan Gerakan Pangan Murah dengan menyalurkan sebanyak 165 ton beras SPHP ke tiga wilayah hukum Polda Papua yaitu Provinsi Papua induk, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.
Pelepasan pendistribusian dilakukan secara simbolis oleh Wakapolda Papua Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani di halaman Mapolda Papua, Kamis (06/11/2025).
Kegiatan dihadiri oleh Ditreskrimsus Polda Papua, Kombes Pol. I G.G. Era Adhinata, Kepala Perum Bulog Kanwil Papua Ahmad Mustari, Kadis Perindag Provinsi Papua, Hartati S. Iwanggin, M.Si, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Lunanka V.M. Daimboa, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Cahyo Sukarnito, Penata Kebijakan Kapolri Polda Papua, Kombes Pol. Herzoni Saragih Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol. Fredrickus W. Maclarimboen dan Kapolres Jayapura, AKBP Umar Nasatekay.

Kegiatan ini bertujuan memastikan masyarakat di tiga provinsi tersebut memperoleh kebutuhan pokok, terutama beras, dengan harga yang terjangkau menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Dari total 165 ton beras, sebanyak 95 ton akan disalurkan di wilayah Provinsi Papua. Penyaluran dilakukan melalui Ditreskrimsus Polda Papua sebanyak 20 ton, serta delapan Polres di antaranya Polresta Jayapura Kota, Polres Jayapura, polres Keerom, polres Sarmi, polres Biak Numfor, polres Supiori, polres Waropen, dan polres Kepulauan Yapen. Distribusi ke wilayah Jayapura hingga Sarmi menggunakan 12 truk.
Sementara itu, Provinsi Papua Selatan mendistribusikan beras SPHP sebanyak 40 ton beras yang akan disalurkan masing-masing 10 ton melalui Polres Merauke, 10 ton polres Boven Digoel, 10 ton polres Asmat, dan 10 ton polres Mappi.
Adapun Provinsi Papua Pegunungan juga menyalurkan sebanyak 30 ton beras SPHP Bulog yang akan disalurkan melalui Polres Jayawijaya 10 ton, polres Mamberamo Tengah 10 ton , dan polres Lanny Jaya 10 ton.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Papua Kombes Pol I Gde Era Adhinata mengatakan, Gerakan Pangan Murah merupakan langkah strategis Polri bersama Perum Bulog untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran dan membantu meringankan beban masyarakat.
“Kami tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan penegakan hukum tetapi juga menjamin ketahanan pangan masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan fluktuasi harga beras dapat terkendali dan kebutuhan warga tetap terpenuhi,” ujar Kombes Era.

Ia menyebut, ditetapkan harga eceran tertinggi oleh pemerintah untuk wilayah Papua sebesar Rp. 13.500/Kg dan penjualan beras SPHP hanya dikemas menggunakan karung ukuran 5 Kg dijual dengan harga HET 67.500.
Dalam Keputusan Kapolri Nomor : KEP/ 1296/VII/2025, tanggal 27 Agustus 2025, telah ditetapkan target penyaluran beras SPHP untuk Polda Papua sebanyak 2.507.029 Kg atau sama dengan 2.508 Ton.
"Apabila di temukan harga beras SPHP dijual tidak sesuai HET bisa dilaporkan kepada Satgas pangan Polda Papua atau satgas pangan Polres Jajaran," tegasnya.
Ia berharap melalui pendistribusian beras ini mampu memperkuat ketersediaan stok pangan di daerah-daerah dan mencegah potensi kelangkaan menjelang periode akhir tahun.
"Dengan adanya gerakan ini, Polda Papua berharap distribusi beras di tiga provinsi yakni Papua, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan dapat berjalan merata dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga pangan di tengah masyarakat," harapnya.

Sementara itu, Pimpinan Perum Bulog Kanwil Papua, Mustari memberikan apresiasi kepada Polda Papua atas dukungan penuh dalam menjaga kestabilan harga pangan di daerah. Menurut data Bulog, sejak Juli hingga awal November 2025, Polda Papua bersama Bulog telah menyalurkan sekitar 800 ton beras SPHP, dan jumlah ini akan terus bertambah hingga akhir tahun.
“Stok beras di enam provinsi wilayah Papua saat ini mencapai sekitar 22 ribu ton, dengan tambahan 11 ribu ton lagi yang sedang dalam perjalanan. Kami pastikan stok aman hingga Natal dan Tahun Baru,” kata Mustari.
Ia menjelaskan, kebutuhan beras untuk setiap orang mencapai 200 gram/hari . Oleh karena itu pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Polda Papua agar pendistribusian ini bisa terus dilakukan dan berjalan lancar.(irn)








