Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

Foto : Foto bersama Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE, M.Si dan Ketua Komisi IV DPR Papua Herlin Beatrix Monim dengan sejumlah Kepala Dinas di lingkup Pemkab Jayapura, di Ruang Rapat Bupati Jayapura/Irfan

Komisi IV DPR Papua Audiensi Bersama Pemkab Jayapura Terkait Kesiapan PON

SENTANIsemuwaberita.com - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua mengunjungi Kabupaten Jayapura, Selasa (3/3/2020). Kunjungan kali ini untuk beraudiensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, guna memastikan kesiapan Kabupaten Jayapura selaku tuan rumah pesta olahraga nasional empat tahunan tersebut 

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Rapat Bupati Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, dipimpin langsung oleh Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, dihadiri sejumlah OPD terkait

Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim mengatakan, kunjungan ini untuk mendengar secara langsung informasi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura selaku tuan rumah pelaksanaan PON XX tahun 2020.

“Dari persiapan, baik secara fisik, dukungan dana dari APBD Provinsi maupun Kabupaten Jayapura, termasuk menghindarkan terjadinya overlap atau tumpang tindih dalam membiayai satu kegiatan yang sama,” ungkap Herlin Beatrix Monim 

Dia menjelaskan, overlap pembiayaan pada pekerjaan infrastruktur pendukung PON sejauh ini bisa dihindari berkat adanya komunikasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Pemerintah Provinsi Papua, khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perhubungan sebagai dua instansi yang berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur PON.

Politisi NasDem Papua itu mengatakan, sebagai Komisi IV DPR Papua yang membidangi infrastruktur dan dari hasil Panja (panitia kerja), pihaknya menilai ada sejumlah cacatan yang perlu diperhatikan Pemerintah Provinsi Papua maupun Pemda Kabupaten Jayapura dalam mengerjakan pembangunan infrastruktur pendukung PON XX, yang perlu sinkronisasi dari kedua belah pihak.

“Agar keduanya tidak saling menunggu yang pada akhirnya bisa menghambat penyelesaian pekerjaan, mana saja yang menjadi bagian Pemerintah Provinsi Papua. Contohnya, seperti Dermaga Yahim yang dikerjakan Dinas Perhubungan, namun jembatannya menjadi tanggung jawab Dinas PU Provinsi Papua. Karena tadi Pemerintah Kabupaten Jayapura bilang mereka masih menunggu Pemerintah Provinsi Papua untuk melakukan penyelesaian itu di tahun ini,” jelas Beatrix

Lanjut katanya, sebagai fungsi pengawasan maka Komisi IV DPRP ingin melihat keseriusan baik Dinas PU Provinsi Papua maupun Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura sebagai mitra Komisi IV dalam bekerja

Sebelum mengadakan pertemuan dengan para mitra, Beatrix mengaku sebagai Ketua Komisi IV yang membidangi infrastruktur telah terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan sejumlah data dan ditemukan ada sejumlah persoalan yang perlu segera ditindaklanjuti. Selanjutnya hal-hal yang dianggap sangat mendesak dan perlu segera mendapatkan perhatian akan didorong pada sidang perubahan.

“Di sidang perubahan secepatnya akan kita dorong, supaya apa yang menjadi harapan suksesnya PON XX ini bisa tercover semuanya. Tentu tercover dalam hal sesuai dengan aturan dan mekanisme,” tutup Beatrix. (Irfan)

Copyright © Semuwaberita.com | Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media