Jayapura, Semuwaberita.com- Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano menyatakan dengan tegas menolak pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) Otonomi Khusus di wilayah Tabi.

Bahkan sejumlah tokoh adat di Kota Jayapura juga menyatakan penolakan mereka terkait diselenggarakannya RDP oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) tersebut.

Penegasan itu dilakukan dalam rapat koordinasi dengar pendapat majelis rakyat papua di tanah tabi, yang berlangsung di halaman parkir kantor Wali Kota.

“Pemerintah Kota Jayapura akan menyurati langsung MRP dan Gubernur Papua tentang hasil pertemuan kita di hari ini,”tegas Wali Kota Tomi Mano, Jumat (13/11/2020).

Kemudian BTM menyatakan, pelaksanaan otonomi khusus di Papua tetap berlanjut untuk kepentingan masyarakat dan menolak RDP. 

Menurut dia, evaluasi otonomi khusus hendaknya dilakukan secara total tentang pelaksanaannya di wilayah Papua maupun kabupaten/kota.

Lanjut BTM, pihak MRP saat mengelar rapat pleno pembukaan Masa Sidang Triwulan IV tahun 2020 di Jayapura, memutuskan untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat terkait pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

Ia menambahkan, rencananya RDP akan dilaksanakan di lima wilayah adat, untuk mendengarkan masukan dan pendapat rakyat Papua menilai pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

Sekedar diketahui bahwa Penolakan RDP Otsus juga dilakukan oleh Kabupaten Jayapura.(aman).