Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

Foto : Ketua Himpunan Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Tanah Merah (HPPMT) Elgana Demianus Sorontou /Istimewa

HPPMT Berencana Gelar Demo, Minta Pemerintah Perbaiki Jalan Ruas Depapre yang Rusak

SENTANI, semuwaberita.com - Himpunan Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Tanah Merah (HPPMT) berencana dalam waktu dekat akan menggelar aksi demo ke  Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Jayapura guna meminta perbaikan ruas jalan Sentani – Depapre yang rusak parah.

Ini disampaikan Ketua HPPMT, Elgana Demianus Serontou kepada wartawan usai menghadiri acara Silaturahmi dan Diskusi antara Fraksi Bhinneka Tunggal Ika DPRD Kabupaten Jayapura bersama Unsur Forkompimda dengan Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Pemuda, di Cafe EfKa, Hawaii, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Sabtu (07/03/2020) kemarin

"Kami dari Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Tanah Merah mulai dari Distrik Demta hingga Distrik Ravenirara akan melakukan demonstrasi menuju ke pemerintahan di Kabupaten Jayapura, baik itu Eksekutif maupun Legislatif," kata Elgana.

Menurut Elgana, aksi demo itu sebagai bentuk protes keras terhadap pemerintah daerah, karena sampai saat ini ruas jalan ke daerah mengalami kerusakan yang yang sangat parah dan itu sudah berlangsung sangat lama. Selain ruas jalan menuju Depapre, HPPMT juga menyoroti sejumlah ruas jalan kabupaten yang ada di wilayah Distrik Demta, Distrik Yokari menuju Distrik Depapre yang belum tuntas dibangun. Akibatnya, masyarakat diwilayah itu selalu menggunakan akses melalui jalur laut.

"Kalau musim hujan atau musim angin seperti saat ini masyarakat sulit melakukan aktivitasnya secara lancar dan itu sangat mengancam nyawa mereka," keluhnya.

Dirinya mengakui secara kewenangan ruas jalan Sentani menuju Depapre menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Papua. Namun alasannya, karena ruas jalan itu berada di wilayah Kabupaten Jayapura, sehingga pihaknya melakukan aksi demonstrasi dan menyampaikan tuntutan itu ke Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Jayapura. Dengan harapan, baik pihak eksekutif maupun legislative bisa memperjuangkan dan meneruskan aspirasi masyarakat, untuk menyelesaikan persoalan kerusakan ruas jalan itu.

"Kami berada di wilayah Kabupaten Jayapura, dan kabupaten ini harus bertanggung jawab terhadap masyarakatnya," tegasnya.

Akibat Jalan Rusak

Dirinya juga mengatakan, ada berbagai hal yang ditimbulkan akibat dari kerusakan ruas jalan itu, yang pertama dari sisi kesehatan sulitnya masyarakat di wilayah itu mengakses fasilitas kesehatan kekota pada saat mengalami kondisi darurat. Kemudian ada juga korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kerusakan ruas jalan tersebut.

Berikutnya yang paling terdampak adalah sisi ekonomi, secara umum di beberapa daerah pesisir Kabupaten Jayapura mempunyai potensi alam yang sangat besar, sebut saja potensi pariwisata mulai dari wisata alam, gunung, laut dan bawah laut. Hal ini tentu secara ekonomi sangat merugikan masyarakat. Karena potensi-potensi tersebut tidak bisa dikelola secara maksimal untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

"Namun akibat ruas jalan yang rusak, sehingga minat pengunjung untuk datang ke sana sangat kurang," ujarnya.

Padahal jika dibanding dengan beberapa daerah lain yang ada di Kabupaten Jayapura maupun Papua pada umumnya daerah-daerah pesisir di Kabupaten Jayapura itu menyimpan kekayaan alam yang sangat potensial, hanya saja terkendala dengan fasilitas utama seperti ruas jalan yang tidak mendukung.

"Ruas jalan yang kurang baik ini, sehingga kami hanya pasrah dengan keadaan yang ada," bebernya.

Namun, kali ini pihaknya akan kembali menyerahkan persoalan ini ke Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura dan DPRD Kabupaten Jayapura dengan harapan kedua Lembaga ini bisa menyuarakan aspirasi masyarakat untuk menyelesaikan persoalan itu. Bahkan, kata dia, ada upaya dari masyarakat setempat untuk melakukan pemalangan jalan, jika aksi yang mereka lakukan ini tidak kunjung mendapat jawaban dari pemerintah daerah setempat.

"Kami sendiri sudah berusaha berjuang untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara persuasif, tapi sampai saat ini tidak ada tindaklanjut dari apa yang sudah kami lakukan itu.  Kami sudah pernah ketemu dengan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura sejak tahun 2018. Kami sudah datang secara baik kepada pemerintah, tetapi tidak ada tanggapan dan akhirnya kami akan menyampaikan aspirasi secara terbuka melalui demonstrasi dalam waktu dekat ini," tukasnya. (Irfan)

Copyright © Semuwaberita.com | Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media