SENTANI, semuwaberita.com - Sebanyak 77 perwakilan organisasi perempuan adat yang ada di Kabupaten Jayapura mengikuti rapat koordinasi (Rakor) terkait pemenuhan dan penegakan hak - hak dasar bagi perempuan dan anak asli Papua, di Obhee Igwa-igwa Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (01/03/2021).
Rapat yang ditaja oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan ini akan dijadikan bahan evaluasi terhadap 20 tahun berlangsungnya Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua.
Wakil Ketua (Waket) II MRP Papua, Debora Mote mengatakan, rapat koordinasi (Rakor) yang dilakukan oleh MRP Pokja Perempuan itu untuk mengevaluasi keberhasilan dari Otonomi Khusus atau Otsus Papua yang sudah berjalan selama 20 tahun ini.
Dirinya juga menyebutkan, agenda tersebut dilaksanakan untuk mendengar langsung dari perempuan asli Papua asal Kabupaten Jayapura tentang apa yang mereka alami selama 20 tahun berjalannya Otsus.
“Apa yang disampaikan oleh mereka itu, akan menjadi rekomandasi bersama,” ungkap Debora Mote dengan singkat.
Sementara itu, Sekertaris Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan MRP Papua, Orpa Nari menyampaikan, bahwa sejauh ini keterlibatan perempuan asli Papua dalam Otonomi Khusus sudah terpenuhi dalam kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah.
“Namun pemerintah belum mempresentasikan itu kepada kaum perempuan di masing-masing wilayah adat maupun di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua," ujarnya.
Menurut Orpa Nari, lembaga MRP belum bisa mengatakan bahwa pemerintah sudah berhasil atau tidak berhasil, akan tetapi kekurangan-kekurangan itu akan terus diproteksi oleh pihaknya.
MRP juga membahas salah satu program dari Bupati Jayapura yaitu, kampung adat dan sejauh mana manfaatnya bagi perempuan dan anak asli Papua di setiap kampung.
“Harus ada manfaatnya buat perempuan asli Papua, sehingga mereka bisa ikut membangun kampung sesuai visi misi kembali ke kampung dan membangun dari kampung," tandasnya. (Irf)
