SENTANI, semuwaberita.com - Menyusul aksi demo pada Selasa (29/6) lalu di depan kantor DPRD Kabupaten Jayapura belum ada jawaban terkait pembentukan Pansus LHP BPK atas adanya rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Papua terkait dana bantuan banjir bandang dari BNPB kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura, puluhan orang yang tergabung dalam Forum Kemanusiaan Kabupaten Jayapura kembali mendatangi kantor DPRD setempat, Jumat (2/7).

Mereka sekali lagi meminta kejelasan tindak lanjut DPRD Kabupaten Jayapura terkait pembentukan Pansus dana bantuan banjir bandang tersebut.

Kedatangan massa demo ini diterima oleh Ketua DPRD, Klemens Hamo, S.IP, bersama anggota  lainnya.

"Ini untuk kesekian kalinya, kita tetap pada tuntutan terkait pembentukan Pansus dana bantuan banjir bandang," kata Sekretaris Forum Kemanusiaan Kabupaten Jayapura, Jhon Maurits Suebu dalam orasinya di depan kantor DPRD, Jumat siang.

Mereka mendatangi kantor legislatif dengan satu spanduk yang bertuliskan DPRD Kabupaten Jayapura segera bentuk Pansus. Kenapa demikian, karena banyak keluh kesah di masyarakat yang diabaikan.

Dirinya menuturkan, semua orang tahu di saat pemilihan (Pileg) saat itu para korban banjir bandang dan longsor itu masih berada di tenda-tenda pengungsian, di sekolah-sekolah, di gedung-gedung gereja, di kuburan dan bahkan korban sudah tinggal di kos-kosan. Namun di mana hati nurani bapak-ibu dewan saat ini di mana" tuturnya.

John Suebu mendorong segera bentuk Pansus. Karena disana banyak jawaban bagi masyarakat. Apalagi data-data yang dilakukan saat ini dan data itu sudah ada sejak lama. Secara logika uang itu tiba karena adanya data ini. Dikarenakan, ini republik dan bukan antara bapak dengan anak.

"Contohnya, seperti di BTN Gajah Mada itu data dari pusat  mendapat 117. Namun dalam SK Bupati Jayapura, data itu bisa berubah dan berkurang menjadi 26," imbuhnya.

"Kemudian, akhirnya timbul pertanyaan di masyarakat, apa sih yang lain bisa dapat kok kita tidak bisa. Oleh sebab itu, kami minta agar segera dibentuk Pansus. Supaya ada kepastian yang didapat oleh masyarakat. Untuk itu, bapak ketua DPRD yang terhormat, kami berikan waktu untuk bisa menyampaikan apa tindak lanjutnya terkait desakan kita untuk membentuk pansus," tukasnya.

Ketua DPRD Klemens Hamo menyampaikan terimakasih kepada massa pendemo dan permintaan maaf.

"Terkait aspirasi (pembentukan Pansus) ini, secara lembaga kami terima aspirasi tersebut. Selanjutnya, nanti akan ditambahkan oleh bapak Hermes Felle untuk menyampaikan soal aspirasi tersebut. Jadi hanya itu saja yang saya sampaikan dan saya tidak mengomentari apa yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya," cetus Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Jayapura tersebut dihadapan para pendemo.

Senada dengan itu, Ketua Komisi A, Hermes Felle menyampaikan, pihaknya sudah diberikan mandat oleh Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, maka soal pembentukan pansus tetap dilaksanakan.

"Di hari Senin (5/7) pekan depan, kami sudah masuk untuk menyusun jadwal baru guna memasukkan agenda pembentukan pansus. Kalau sudah diterima, maka pansus sudah bisa dibentuk. Karena dari lima fraksi itu ada tiga fraksi yang mendukung pansus itu dibentuk," beber pria yang juga Legislator PDI Perjuangan Kabupaten Jayapura (Irf)