SENTANI, semuwaberita.com - Bupati Jayapura melalui Asisten III bidang Administrasi dan Umum, Thimotius Demetouw menjelaskan terkait dengan kebijakan pemerintah Daerah yang memotong sejumlah anggaran dari dana kampung dalam beberapa kegiatan yang sudah dilakukan selama ini adalah semata-mata untuk kepentingan masyarakat.
"Anggaran dipangkas untuk kepentingan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, untuk kepentingan masyarakat itu sendiri" ujar Thimotius Demetouw kepada wartawan di posko Covid 19 Kabupaten Jayapura, Selasa (28/04/2020)
Dikatakan, perlu dipahami bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura itu mencakup tingkat kabupaten, distrik dan kampung. Itu sudah menjadi satu keutuhan yang tidak terpisahkan. Sehingga kebijakan apapun yang diambil baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat distrik dan kampung, itu juga merupakan kebijakan dari pemerintah daerah.
Untuk diketahui pernyataan ini sekaligus untuk menjawab pernyataan salah satu tokoh adat yang juga menjabat sebagai ketua Pokja adat MRP Demas Tokoro melalui postingan medsos. Dimana dalam postingan itu, Demas Tokoro meminta seluruh Kabupaten dan Kota setanah Papua untuk studi banding ke Kabupaten Jayapura terkait kebijakan pemerintah daerah yang selalu memotong anggaran dana Kampung.
Mulai dari festival danau Sentani sebesar Rp10 juta perkampung setiap tahun, kemudian pemotongan dana Kampung sebesar Rp50 juta untuk kegiatan GTMA, dan yang terakhir terkait dengan kebijakan pemerintah daerah memotong anggaran dana desa senilai Rp31,6 juta dari 100 juta untuk penanganan Covid 19.
Menanggapi postingan itu, Asisten III menjelaskan, untuk anggaran 10 juta yang potong pada saat kegiatan festival danau Sentani (FDS), sebenarnya tujuan nya sudah jelas yang pertama untuk membiayai kegiatan tersebut yang mana melibatkan semua kampung, membiayai Keterlibatan Masyarakat kampung, dalam menyemarakkan festival danau Sentani mulai dari Group tari, seni ukir, kuliner.
"Sehingga mereka ini perlu diberdayakan yang kemudian pemerintah harus memotong anggaran dari setiap kampung itu sebesar Rp10 juta. Kemudian terkait dengan anggaran Rp 50 juta untuk kegiatan pemetaan yang dilalukan gugus tugas Masyarakat adat (GTMA) untuk kegiatan pemetaan," jelasnya
Sementara itu untuk anggaran Rp31,6 juta, ungkap Thimotous, sebenarnya bukan pemotongan melainkan pemerintah daerah mengalihkan dalam bentuk barang. Seperti APD (alat pelindung diri) dan sabun pencuci tangan.
Dia menegaskan, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Jayapura bukan memperkaya pribadi ataupun oknum pejabat tertentu tapi ini untuk menunjang akan tugas-tugas dan pelayanan dari pemerintah baik Kabupaten distrik sampai ke kampung. Dan ini semuanya dilakukan untuk pelayanan bagi masyarakat.
"Mungkin ada yang muat di media sosial mungkin ada penyimpangan atau penyelewengan sebenarnya tidak. Sesungguhnya kami melakukan ini untuk berpihak pada rakyat,"kilahnya. (Yanpiet).
