Sentani,semuwaberita.com-
Kondisi ini dibenarkan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa saat ditemui wartawan di Base Ops Lanud Silas Papare usai melepas pengiriman bantuan logistik untuk masyarakat Kiwirok, Rabu (11/01/2023) siang.
Ia menyebut, peningkatan situasi kamtibmas tidak hanya terjadi di wilayah Jayapura tetapi di wilayah lainnya yang berada di Provinsi lain seperti di Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan.
Menurut Pangdam ini menunjukkan bahwa memang ada beberapa kelompok masyarakat yang belum paham atau mereka terpengaruh oleh isu-isu yang tidak benar.
Oleh karena itua, ia berharap peran dari para tokoh baik tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh ada untuk membantu memberikan pemahaman ke masyarakat terkait proses hukum yang dijalani Gubernur Lukas Enembe.
"Saya rasa pak Gubernur juga seperti yang kita lihat kemarin sudah menerima. Karena ini merupakan suatu proses hukum, soal nanti pembuktian beliau bersalah atau tidak, yang penting beliau harus menjalani dan membuktikan itu, ini yang harus dibantu untuk disampaikan kepada masyarakat," tutur Pangdam "Mari kita sama sama menunggu dan mengawal proses hukum ini. Bahwa namanya pemerintah pusat kemudian melakukan upaya untuk menyudutkan beliau, itu tidak sama sekali. Sekali lagi berita-berita ini HOAX, tidak ada seperti itu," tegas Pangdam mengimbau.
Lebih lanjut dikatakan, jika sudah ada data dan ada bukti penyelewengan, maka hal itu tentunya harus dipertanggungjawabkan.
"Nah, kesempatan beliau (gubernur,red) inilah dibawa ke Jakarta untuk beliau menjelaskan apakah itu masuk dalam pelanggaran hukum, atau tidak?" ucapnya.
"Jadi, mari kita sama-sama menunggu dan mari kita berdoa semoga bukti-bukti yang ditemukan itu, minimal sedikit meringankan atau pun dapat menjadi keringanan hukum atau proses hukumnya ini bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat Papua," pinta Pangdam.
Peluang Gubernur Bebas
Apakah Gubernur akan bebas? Pangdam mengaku kemungkinan itu bisa saja ada. Apalagi belajar dari kasus beberapa pejabat pemerintah daerah, ada juga yang telah ditangkap kemudian diperiksa namun tidak terbukti, dan akhirnya bebas.
"Jadi peluang itu masih ada, nah mari kita doakan semoga proses hukum ini bisa berjalan dengan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya," ajaknya.
Sementara itu, kata Pangdam, untuk menahan gejolak aksi penolakan penangkapan ini, ia sudah memerintahkan seluruh jajaran termasuk berkoordinasi dengan Kapolda, untuk sama-sama meningkatkan kesiapsiagaan, baik itu patroli yang kita lakukan secara bersama-sama khususnya di daerah pegunungan, kemudian yang terpenting juga adalah terus memberi himbauan.
Pangdam mengaku, mendengar adanya isu-isu bahwa akan ada aksi-aksi balas terhadap masyarakat pendatang.
"Saya sangat sayangkan, saya juga orang Timur, saya yakin kita dari Timur budaya-budaya seperti ini tidak ada dari leluhur kita," ujarnya.
"Oleh karenanya itu saya berharap para tokoh masyarakat, tokoh agama, mari kita sama-sama menjaga. Jangan melakukan aksi-aksi yang akhirnya memperkeruh suasana, menambah permusuhan, menambah korban-korban dan menambah pelanggaran-pelanggaran hukum. Ingat bahwa kita warga negara, semua sama di mata hukum," pungkas Pangdam.
Seperti diketahui, Gubernur Papua Lukas Enembe dijadikan tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa Penerimaan hadiah atau janji Lukas Enembe selaku Gubernur Papua Periode 2013 - 2018 dan 2018 - 2023 terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.(RZR)
