JAYAPURA, semuwaberita.com – Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mempersilahkan Bupati Wali Kota untuk menerapkan “New Normal” di daerahnya masing masing. Namun tentunya harus dipersiapkan secara baik sesuai dengan norma atau aturan yang telah ditetapkan baik oleh WHO maupun Kementerian Kesehatan.
“Kalau bupati atau walikota mau lakukan new normal silakan saja, tapi mereka juga harus bisa menerjemahkan apa yang disampaikan atau diturunkan sudah sesuai dengan norma-norma yang ada,” ujar Wagub Klemen kepada pers di Jayapura, Kamis (28/5/2020).
“Seperti yang saya bilang itu protokol WHO, Kementerian Kesehatan itu jelas dan sesuai kondisi realitas objektif yang ada di tempat yang mereka pimpin,” sambungnya
Menurutnya, setiap kepala daerah (Bupati Wali Kota) boleh membuat wacana. Namun sebagai pemerintah provinsi lebih mendorong agar tetap mempertimbangkan kondisi objektif sebelum menerapkan kebijakan new normal atau tatanan kehidupan normal yang baru di tengah pandemic Covid-19
“Silakan semua berencana, kami sebagai pemerintah provinsi kalau semua selesai dan kita bisa new normal kembali, silakan dilihat kondisi objektif di kabupaten kota . Masing-masing bupati dan walikota di daerahnya seperti apa,” tutur Wagub.
Bagaimana dengan perkembangan kasus covid-19, baik yang positif, ODP (orang dalam pemantauan), maupun PDP (pasien dalam pengawasan)
“Angkanya seperti bagaimana, caranya gimana baru mereka boleh ambil kebijakan-kebijakan. Jangan nanti ambil kebijakan, malah kita jadi tercecer,” ucap Wagub.
Lebih jauh dijelaskan, kasus Covid-19 baru muncul di Papua pada Maret. Sehingga jika secara normal seperti yang disampaikan Presiden dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu, maka Juni akan normal
“Tapi kita di Papua baru akan normal di Juli. Sebab pada Juni, kita baru akan mencapai titik tertinggi,” kata Wagub.
Saat ini lanjut Wagub, baru bulan Mei dan akhir Juni diperkirakan akan menjadi titik tertinggi
“Sekarang baru mei sudah lebih dari 450 hari ini saja sudah 656 kasus. Kalau lihat fakta , seperti ini akhir Juli nanti kalau memang kita disiplin dan semua dengan harapan awal Juli itu kurva mulai turun. Kalau pun mulai turun maka New Normal itu kita akan lakukan,”jelasnya
Terkait wacana New Normal ini, lanjut Wagub, pihaknya akan membahasnya bersama Forkopimda guna menyamakan persepsi
“Untuk melihat kira-kira dalam menerjemahkan apa yang presiden sampaikan, Hal apa yang bisa kita normalkan ataupun kita fleksibel itu,” terangnya.
“Kita tidak ketat sekali juga tapi kita lihat fakta. Kita bisa longgarkan mana tapi dengan pelonggaran itu, tidak menambah, beban kesehatan di Provinsi Papua,” terangnya lagi
Menurut Wagub Pemerintah pusat tidak bisa menyamakan Papua dengan daerah lain sebab dilihat dari historynya berbeda
“ History nya Papua tidak serentak secara nasional terjadi konflik bersama-sama kita baru terjadi di bulan maret akibat Cluster dari Jawa Barat dan gowa. Ini fakta historisnya, jadi kita terlambat terjadinya Covid-19, otomatis normalnya juga sebulan lebih lambat,” tutur Wagub
Dia berharap masyarakat bisa tetap disiplin. “Kita jaga semua dengan baik tidak ada yang mustahil. Kalau semua kita bisa lakukan dengan baik,” pungkas Wagub.
Hingga Rabu 27 Mei 2020, jumlah kasus positif Covid-19 di Papua mencapai 652 kasus dengan rinciaan 458 dirawat, 183 sembuh dan 11 meninggal dunia.(Iriani)