SENTANI, semuwaberita.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Pencegahan Covid-19 (Coronavirus) Kabupaten Jayapura di Ruang Sidang Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Kamis (28/5/2020).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Tim Gugus Tugas percepatan penanganan pencegahan Covid-19 Kabupaten Jayapura, Mathius Awoitauw menjelaskan, langkah dan upaya yang telah dilakukan oleh Tim Gugus Tugas percepatan penanganan pencegahan Covid-19 Kabupaten Jayapura dalam mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19 di Kabupaten Jayapura.
“Selaku ketua Tim Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19, kita anggap ini pertemuan atau rapat dengar pendapat ini biasa antara Eksekutif dan Legislatif. Karena ini hal yang istimewa dan luar biasa dalam penanganan Covid-19, sehingga perlu ada komunikasi antara pemerintah daerah dengan pihak DPR, sebenarnya kita ini satu tim,” ujar Mathius.
Dikatakan, DPRD Kabupaten Jayapura tentunya sudah melakukan peninjauan pengawasan ke lapangan terkait apa yang telah dilakukan Tim Gugus Tugas
"Makanya dalam forum seperti ini bisa dilakukan hearing atau dengar pendapat tuk satukan pendapat mengenai informasi yang diperoleh. Jadi saya pikir ini hal yang wajar, nanti kedepannya bisa pertajam lagi per bidang, misalnya bidang kesehatan, bidang dampak sosial, bidang jaring pengaman sosial dan bidang pendidikan atau bidang yang lainnya. Itu bisa dipertajam lagi disitu,” jelasnya
Langkah Antisipasi
Mathius memaparkan terkait langkah antisipasi penyebaran wabah Covid-19 seperti penyemprotan disinfektan di tempat layanan publik, tempat ibadah serta melakukan pemeriksaan terhadap warga yang pernah memgikuti kegiatan agama di luar Papua baik cluster Gowa maupun Lembang dan Bogor.
Lalu rutin melakukan pembagian masker kepada masyarakat, menetapkan Kabupaten Jayapura pada kondisi siaga darurat, memberikan alat APD kepada para tenaga medis dalam penanganan Covid-19, menyediakan ruang isolasi karantina di RSUD Youwari bagi pasien terkonfirmasi positif Covid-19, menyediakan sarana dan prasarana di RSUD Youwari sesuai dengan SK Gubernur Papua yang menunjuk rumah sakit tersebut menjadi rumah sakit rujukan Covid-19.
"Tim Gugus Tugas bukan hanya di kabupaten, tetapi telah membentuk Gugus Tugas di setiap kampung/kelurahan dan distrik di seluruh Kabupaten Jayapura,"paparnya
Tak lupa tim gugus tugas juga rutin memberikan imbauan kepada masyarakat soal Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), mencuci tangan pakai sabun setelah dan sesudah melakukan aktivitas, melakukan physical distancing serta menjauhi lokasi yang menjadi tempat kerumunan massa.
“Hal ini kita lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, tulus dan ikhlas serta selalu berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas Provinsi," aku Mathius
“Maka dari itu, kita tidak perlu berdebat dan tidak perlu bicara di luar. Karena DPR punya mekanisme, anggota DPR kalau bicara di luar seperti di media sosial itu orang melihatnya kayak bagaimana, padahal ini di biayai oleh negara ada mekanismenya untuk dibicarakan sama-sama. Apakah ini bagus agar kedepan ini bisa dimantapkan lagi,” sentilnya.
Ia juga berharap nantinya, anggota DPRD Kabupaten Jayapura dapat memberikan masukan dan ide kepada Tim Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Jayapura, sehingga menjadi bahan evaluasi untuk kedepan dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Jayapura.
“Kami juga berharap pertemuan ini bisa efektif, tadi juga saya sudah sampaikan kepada ketua DPR kalau bisa ketentuan-ketentuan resmi, baik itu dari pusat ataupun provinsi itu dipegang. Supaya kita jalan dalam rel yang sama, karena pemerintah daerah lakukan ini juga diawasi oleh pemerintah pusat dan provinsi," harapnya
Banyak Pertanyaan
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura Patrinus R. N. Sorontou mengatakan, dalam hearing atau rapat dengar pendapat ini banyak pertanyaan yang disampaikan oleh komisi di DPRD Kabupaten Jayapura.
“Karena komisi-komisi ini langsung turun ke lapangan, pada saat mereka reses atau saat melakukan kunjungan safari Ramadhan itupun juga banyak (masyarakat) yang mengeluh dan berbicara ke anggota DPR," ujar Patrinus
Oleh sebab itu, lanjutnya, jangan sampai menjadi simpang siur dan di waktu hearing ini mereka (anggota dewan)harus berbicara. Kalau hal itu memang tidak benar, pastinya bisa langsung diklarifikasi. "Tidak ada hubungan yang retak antara kami dalam hal ini DPR dengan pemerintah daerah, namun hanya bagaimana hasil reses atau hasil kunjungan DPR saat turun lapangan itu dilakukan hearing guna diklarifikasi,” katanya.
Dalam penanganan Covid-19, pria yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jayapura tersebut juga menyampaikan, akan menyumbangkan pemikiran dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Jayapura. (Irfan)
