Jayapura, semuwaberita.com - Puluhan Dokter Spesialis yang bekerja di tiga Rumah Sakit Pemerintah Daerah Papua melakukan aksi demo di kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (28/08/2023) pagi.
Mereka menuntut pemerintah Provinsi Papua segera menyelesaikan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sudah tertunggak selama 8 bulan.
Selain itu, para dokter spesialis dari RSUD Dok II Jayapura, RSUD Abepura dan RS Jiwa Abepura ini juga menuntut tunjangan TPP harus sama dengan pejabat ASN lainnya sesuai dengan Pergub no.9 tahun 2023 pasal 27 yang berbunyi "Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan tambahan beban kerja, dan waktu kerja khusus pada SKPD dan pejabat tertentu diberikan tambahan penghasilan atau TPP yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur".
Ketua Komite Medik RSUD Jayapura, dr Yunike Howay, Spa, kepada wartawan di sela aksi demo mengatakan, dalam Pergub no.9 tahun 2023 pasal 27, dokter spesialis tidak termasuk didalamnya.
"Padahal SK sebelumnya kami ada masuk dalam Pergub di pasal 23. Tetapi begitu Pergub no.9 itu keluar, kami tidak ada tempat lagi dalam Pergub tersebut. Namun ada satu pasal yakni pasal 27, yang mana pekerjaan yang kami lakukan sudah memenuhi pasal tersebut," tegas Yunike.
"Tujuan kami datang kesini, kami menuntut diberikan penghargaan dengan masuk dalam Pergub No 9 tahun 2023, pasa 27. Dimana kami adalah ASN yang melakukan pekerjaan dengan beban kerja yang berlebih, dan pekerjaan kami tentunya dilakukan bukan seperti ASN pada umumnya yang kerja mulai pukul 7.30 hingga pukul 15.00. Tetapi pekerjaan kami ini bekerja diluar jam kerja yang namanya On call, sehingga kami minta Pemerintah hargai kami," tegasnya lagi.
Tuntut TPP Khusus
Berkaitan dengan itu, lanjut Yunike, mereka menuntut diberikan TPP khusus bagi yang menangani masyarakat. "Pekerjaan kami adalah menangani penanganan terhadap pubulik, awalnya kami sudah audensi dengan Plh Sekda, sempat menjanjikan kepada kami akan dipikirkan bahwa dokter tidak akan menerima haknya seperti ASN pada umumnya, karena dokter memiliki kelebihan beban kerja. Tetapi pada kenyataannya TPP kami terjadi penundaan pembayaran sudah delapan bulan," ujarnya menyayangkan.
Soal keterlambatan pembayaran TPP, aku Yunike, pihaknya sudah pernah melakukan pertemuan dengan Plh Sekda Provinsi juga Ketua DPR Papua, serta Biro Ortal Provinsi
"Tetapi tidak ada respon, sehingga hari ini kami harus turun berdemo di depan kantor gubernur Papua," ungkapnya.
Yunike mengingatkan, jika dalam 3 hari Pemerintah tidak menanggapi aspirasi yang disampaikan. Maka para dokter spesialis ini akan berkerja seperti waktu kerja ASN pada umumnya.
"Jika ada pasien diluar dari jam kerja yang seharusnya, biar nanti Pemerintah yang tangani," tegasnya memperingatkan.
Kesamaan Hak
Sementara itu Konsultan Neonatologi (Konsultan Bayi), dari RSUD Abepura, dr Sandra menambahkan, intinya kami menuntut kesamaan hak yang sama seperti dokter spesialis yang ada di seluruh Indonesia.
"Kami belum minta penambahan TPP, padahal di Papua jauh dari Jawa yang notabenenya biaya kehidupan kita di Papua sangat besar, tetapi kami masih menerima hak kami dibawa standar atau tidak sesuai dengan Permenkes," ujarnya menyayangkan.
Kemudian persoalan keamanan. "Kami belum minta kompensasi untuk keamanan yang dipertaruhkan. Contohnya saya diminta untuk operasi jam 3 pagi, tentu saya keberatan untuk pergi. Karena keamanan yang tidak terjamin. Belum dibayarkan haknya apalagi keamanannya," tukasnya.
Selain sebagai dokter spesialis, ada juga yang bekerja sebagai dosen di fakultas kedokteran Uncen.
"Ada 1.000 dokter yang sudah dihasilkan olah Uncen sudah dipake oleh Pemerintah. Jadi tolong kami minta Pemerintah menghargai kami yang selama ini sudah menjalankan tugas siang dan malam," pintanya.(Irn)
