Jayapura, semuwaberita.com - Penjabat Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun menekankan Pemda 7 Kabupaten segera lakukan pencairan anggaran Pemilukada serentak 2024, usai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dipusatkan di kantor Gubernur Dok II Jayapura, Kamis (02/11/2023).
Untuk diketahui dari 9 kabupaten/kota di Papua, baru 2 pemda yang sudah melakukan penandatangan NPHD dan anggarannya sebesar 40 persen sudah dicairkan yaitu Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom. Sementara 7 Kabupaten yaitu Kabupaten Jayapura, Sarmi, Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, Waropen dan Mamberamo Raya baru menandatangani NPHD.
Penandatangan NPHD oleh Pj Gubernur, Bupati dan para penerima hibah yaitu KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan TNI Polri.
"Setelah 2 pekan (14 hari) setelah penandatanganan, itu pemda harus segera mencairkan anggarannya. Jika lewat dari batas waktu itu, tentunya Kepala Daerah akan siap terkena sanksi dari Kemendagri," tegas Ridwan.
Penandatanganan NPHD Provinsi Papua dan 7 Kabupaten, juga dirangkaikan dengan kegiatan Rapat Koordinasi terkait
Persiapan Pelaksanaan Pemilukada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Papua.
Kegiatan ini dihadiri oleh para Kepala Daerah, DPRD, pelaksana pemilukada (KPU dan Bawaslu) setiap Kabupaten/Kota dan pihak keamanan TNI Polri.
foto:Dian Mustika
Ridwan Rumasukun menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Provinsi, Kabupaten dan Kota yang telah mengalokasikan anggaran dari APBD kepada penyelenggara dan pihak keamanan dalam rangka mendukung tahapan penyelenggaraan Pemilukada serentak 2024 yang akan digelar pada November 2024.
"Tahapan pelaksanaan Pemilukada secara serentak akan dimulai pada awal Desember 2023, sehingga dibutuhkan dukungan yang optimal dari semua pihak khususnya Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota agar segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dan memprioritaskan serta merealisasikan anggaran yang diperlukan oleh penyelenggara, pengawas dan pihak keamanan di daerah masing-masing," kata Ridwan
Untuk penyaluran danah hibah ini, lanjutnya, akan dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan kebutuhan kegiatan penyelenggara Pemilukada.
Setelah pemilukada berakhir, KPU dan Bawaslu, juga TNI Polri wajib melaporkan pertanggung jawaban secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
"Selamat dan sukses kepada penyelenggara, pengawas dan keamanan Pemilukada Tahun 2024 yang merupakan Tahun Politik di Provinsi Papua. Saya berharap dukungan semua pihak kepada penyelenggara agar semua tahapan berjalan dengan lancar dan tidak menyisakan persoalan," ucap Pj Gubernur Ridwan.
Sementara itu Ketua KPU Papua, Steve Dumbon menyebut pihaknya menerima anggaran NPHD sebesar Rp155 Miliar dari Rp242 miliar yang diajukan.
"Jadi tahap awal 40 persen, sisanya 60 persen dicairkan tahun depan itu sudah sesuai aturan," tukasnya.
Menyoal baru 2 Kabupaten/Kota yang sudah pencairan NPHD, Steve menekankan untuk kabupaten lain harus segera melakukan pendekatan kepada Bupati dan juga Tim TAPD di kabupaten masing masing, agar usai penandatanganan NPHD ini sudah bisa langsung dicairkan tahap pertama.
foto:Dian Mustika
Gandeng BPKP
Ketua Bawaslu Papua, Hardin Halidin menegaskan, untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran, pihaknya telah menandatangani kerjasama (MoU) dengan BPKP Papua untuk pengelolaan anggaran yang "clean and clear".
Kapolda Papua yang diwakili oleh Karo Ops Kombes Pol I Ketut Wijatmika berharap dalam pelaksanaan Pemilukada tidak ada pengerahan massa untuk berdemo.
"Jika ada yang tidak puas dengah hasil pemilukada nantinya, bisa ditempuh sesuai jalur hukum yang sudah ditentukan,"
imbaunya.
Ia juga menegaskan, bahwa pihaknya siap melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilukada.
"Kita akan melakukan pengamanan hingga ke setiap TPS, dan siap menjaga netralitas," tegasnya.
foto:Dian Mustika
Hal senada juga disampaikan, Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Luhut Sidabariba.
"Kodam Cenderawasih wajib dan siap untuk bersama aparat keamanan lainnya dalam mengamankan pemilu maupun pilkada mendatang," tegasnya.
Soal netralitas TNI, Asintel menegaskan jangan diragukan.
"Soal netralitas TNI harga mati, ini kewajiban kami dan sudah diperintah oleh negara. Kami TNI netral, tidak akan terlibat cawe cawe. Misalnya ada silahkan melapor," tegasnya lagi.
Sementara itu Kabinda Papua, Mayjen (purn) Gustav Iriyanto mengungkapkan, perkembangan situasi keamanan di Papua relatif kondusif.
"Untuk provinsi induk, Papua relatif kondusif. Berkaitan kegiatan aksi demo politik ULMWP, MSG, kami melihat belum ada korelasinya dengan kegiatan Pemilu dan Pemilukada," ungkapnya.
"Kita akan selalu rapat dengan pihak terkait, untuk mengambil langkah antisipasi meminimalisir perkembangan situasi kamtibmas," pungksnya.(Irn)
