Jayapura, semuwaberita.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua menggelar peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2023, dipusatkan di Istora Papua Bangkit, Kabupaten Jayapura, Selasa (14/11/2023).
Kegiatan ini diikuti oleh 115 Pemda dan 11 Provinsi yang ada di wilayah timur Indonesia antara lain; Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara dan Bali. Dimana 11 provinsi ini merupakan wilayah kerja Direktorat Koordinasi dan Supervisi wilayah V KPK.
Dalam peringatan Hakordia yang mengusung tema "Sinergi Berantas Korupsi, untuk Indonesia Maju" ini, Pimpinan KPK Johanis Tanak dalam sambutannya mengatakan bahwa sinergi dan kolaborasi menjadi kunci untuk pemberantasan korupsi yang berdampak langsung bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
"Pemberantasan korupsi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kehadiran pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, akan menjadi modal yang kuat untuk pembangunan di daerah,” katanya.
Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di daerah, menjadi pertimbangan KPK membentuk Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi yang dibagi kedalam 5 wilayah, untuk mendampingi kerja pemerintah daerah, bekerjasama dengan APIP dan Aparat Penegak Hukum.
"Pemberantasan Korupsi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kehadiran pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, akan menjadi modal yang kuat untuk pembangunan di daerah," tukasnya.
foto:Humas Polda Papua
Pemberantasan Korupsi Belum Optimal
Harus diakui kinerja pemberantasan korupsi di daerah belumlah optimal. Sudah banyak yang dilakukan oleh Pemda, namun tidak sedikit agenda yang belum selesai. Sehingga perlu upaya konsisten untuk membangun dan mempertahankan ekosistem antikorupsi di daerah
"Tidak ada upaya biasa-biasa aja yang bisa mempercepat pemberantasan korupsi. Harus ada akselerasi yang didukung dengan tekad yang kuat untuk berubah," ucapnya.
Untuk itu, lanjut Johanis, perlu ada upaya untuk mengakselerasi agenda mendasar pencegahan korupsi di daerah dengan melengkapi regulasi, memperbaiki sistem dan melakukan kolaborasi secara efektif dengan lintas pihak.
Penjabat Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota beserta semua pihak di Papua mendukung penuh pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Mari kita bergandengan tangan, bekerjasama dan berkolaborasi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi untuk mencapai Indonesia Maju. Dengan begitu diharapkan masalah korupsi dapat diatasi dengan lebih efektif,” ajak Ridwan.
foto: Dian Mustika
Apresiasi Pemda
Bupati Mamberamo Raya, Jhon Tabo mengapresiasi dan berterima kasih kepada KPK yang telah menggelar seminar dan lokakarya.
"Kegiatan ini membawa pencerahan kepada kita selaku aparatur pemerintah yang mengelola keuangan daerah. Tadinya kami trauma dengan aturan yang tidak kami mengerti, tapi hari ini kami boleh dapat pengetahuan wawasan tentang pengelolaan keuangan yang baik," ucapnya.
"Ke depan pastinya kami akan mendorong staf untuk benar bekerja dengan hati yang jujur, supaya bisa membawa kemajuan daerah kesejahteraan bagi masyarakat," tegasnya.
Rangkaian kegiatan Hakordia di Papua akan berlangsung dua hari. Sejumlah kegiatan seminar digelar, seperti optimalisasi pajak dan retribusi daerah, sinergisitas aparat Pengawas internal dan aparat penegak hukum, Lokakarya “Percepatan Pengalihan Personil, Sarana dan Prasarana, Pendanaan dan Dokumen (P3D) serta Pencegahan Korupsi dalam Penyusunan Tata Ruang Daerah Pasca Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua.
Rangkaian ini juga dimeriahkan dengan antusiasme pemerintah daerah, BUMD, dan berbagai komunitas lain yang menggelar integrity expo. Expo berlangsung sepanjang kegiatan, baik di dalam maupun di luar stadion Papua Bangkit yang dapat diikuti oleh seluruh elemen masyarakat.(Irn)
