SENTANI, semuwaberita.com - Fraksi Bhinneka Tunggal Ika (BTI) DPRD Kabupaten Jayapura mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) untuk pengawasan penanganan Covid-19 dan bantuan sosial
Hal ini disampaikan Ketua Fraksi BTI, Wagus Hidayat kepada wartawan usai menerima pengaduan warga Toladan Distrik Sentani, yang mengeluhkan terkait bantuan sembako dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang tidak merata, Selasa (9/6/2020)
"DPRD berencana akan membuat panitia khusus (Pansus) dalam waktu dekat ini. Tentunya kami dari fraksi BTI akan mendorong hal itu," ungkap Dayat
Terkait pengaduan warga Toladan, Dayat mengaku, aspirasi tersebut akan ditampung untuk kemudian ditindaklanjuti dalam rapat bersama Ketua DPRD maupun rapat bersama pihak ekekutif (pemerintah kabupaten) melalui OPD terkait.
"Jadi langkah kami setelah didatangi oleh warga dari tiga RT itu adalah akan berkonsultasi dengan rekan-rekan dewan yang lain, terutama ketua DPRD. Juga dalam penyusunan jadwal nantinya kami akan membuat jadwal untuk lakukan rapat dengar pendapat atau hearing kembali dengan OPD-OPD yang ada di lingkup Pemkab Jayapura,” ujar Dayat.
Legislator PPP ini menguraikan persoalan warga yang datang dari tiga RT di RW II Toladan Sentani.
"Secara garis besar dari aduan mereka itu adalah masing-masing RT hanya diberikan bantuan sembako untuk tiga KK setiap RT-nya berupa tiga karung beras ukuran 10 kg, mie instan tiga karton dan daun teh tiga pak. Kemudian bantuan itu ada yang mengambil dan ada juga yang tidak datang ambil, karena mereka tidak mau terjadi fitnah dari warganya," urai Dayat
"Misalnya, di RT 02 yang tidak datang ambil karena jumlah KK nya itu sebanyak 180-an, sedangkan bantuan yang diberikan hanya untuk tiga KK saja,” sambungnya.
Seperti diketahui, puluhan warga Toladan Distrik Sentani mengadu ke Fraksi Bhinneka Tunggal Ika (BTI) DPRD Kabupaten Jayapura. Mereka mempertanyakan bantuan yang selama ini di berikan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, baik itu berupa bantuan sembako maupun BLT, namun tidak pernah di terima oleh sebagian besar warga di tiga RT di RW II, yakni RT 01, RT 02 dan RT 03.
Ketua RT 01 / RW II Toladan Kelurahan Sentani Kota, Detus Klemen kepada wartawan usai pertemuan mengatakan, warga kecewa dengan bantuan yang di berikan, di mana hanya tiga Kepala Keluarga (KK) di setiap RT yang menerima bantuan dari pemerintah.
“Dari kita di RT 01 itu masalah sembako dan BLT, yang tadi kita lakukan pertemuan atau datang mengadu ke DPRD Kabupaten Jayapura dalam hal ini Fraksi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sampai sekarang kita belum dapat, dan kita semua sudah di data dan diberikan ke distrik,” ungkapnya
Menurut Detus, masyarakat tidak puas akan kinerja kepala kelurahan karena beberapa kali bantuan yang di berikan baik sembako maupun BLT tidak pernah diterima
“Jadi warga merasa kurang puas kinerja kelurahan apalagi mereka punya data-data sudah terkirim ke Distrik, berupa KK dan KTP, dari RT saya saja ratusan KK," ungkap Klemen.
Dia berharap fraksi BTI bisa menindaklanjuti aspirasi warga Toladan ke pihak OPD terkait agar menjadi perhatian dan dicari solusinya
Pembagian bantuan ditengah pandemi Covid-19 yang dilakukan saat ini kepada masyarakat di sejumlah lokasi di Kabupaten Jayapura dinilai banyak yang tidak sesuai dan tidak tepat sasaran, termasuk juga banyak warga yang seharusnya menerima namun tidak menerima.
Pemerintah dalam hal ini pihak-pihak terkait berdalih penyaluran bantuan telah sesuai dengan data yang disampaikan atau diberikan oleh setiap RT/RW, termasuk pada tingkat Lurah dan Distrik, namun faktanya masih banyak warga yang tidak tersentuh akan bantuan seperti yang dialami warga Toladan Sentani. (Irfan)
