JAYAPURA, semuwaberita.com —Merujuk kesepakatan Kementerian Pendayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB), mulai tahun ini tak ada lagi perekrutan tenaga honorer. Bahkan, Kemenpan RB tak mengalokasikan anggaran untuk perekrutan tenaga honorer baru.
Bupati Mamberamo Tengah (Mamteng) Ricky Ham Pagawak, SH, MSi, saat dikonfirmasi di Jayapura, Kamis (6/2), mengatakan pihaknya tak sependapat dengan kebijakan pemerintah pusat yang menghapus tenaga honorer.
Pasalnya, menurut Pagawak, penghapusan tenaga honorer dikhawatirkan memicu masalah, terutama di sejumlah wilayah di Provinsi Papua.
“Kalau dorang mau hapus tenaga honorer itu bikin masalah. Justru sekitar 75 sampai 80 persen, yang aktif dan melayani masyarakat adalah tenaga honorer di bidang pendidikan dan kesehatan,” tegas Bupati Pagawak.
Walaupun demikian, tuturnya, bila tenaga honor ditiadakan, maka pemerintah pusat harus merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak -banyaknya sesuai dengan kebutuhan daerah.
Dijelaskannya, hal lain yang menghambat tenaga honorer menjadi PNS, antara lain formasi tenaga honor yang disiapkan pemerintah pusat kadang-kadang tak sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.
Misalnya, pemerintah daerah mengajukan jurusan- jurusan sesuai tenaga honorer yang ada. Tapi kadang-kadang Menpan RB justru menerima jurusan lain.
“Pada saat pendaftaran dibuka saudara -saudara kita yang tadinya jurusannya lain tak bisa ikut seleksi CPNS, karena programnya tak ada. Dia bisa mendaftar, bila ada jurusan dan itu juga dibatasi pemerintah pusat,” ujar dia.
Dikatakannya, aturan ini berbeda dengan aturan sebelumnya. Dimana kebijakan dan kewenangan ada pada pemerintah daerah. Tapi kini sudah dibatasi, bahkan formasi pun sudah diatur.
“Misalnya 10 tenaga honorer, 2 dikhususkan untuk Non Papua dan 8 Orang Asli Papua atau OAP. Kalau 8 tak dilamar ya itu gugur dan tak bisa dipindahkan ke Non Papua,” tegasnya.
“Kami masih membutuhkan cukup banyak tenaga honorer, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan,” katanya.
Diungkapkannya, pihaknya mengalokasikan dana Rp 12 miliar setahun bersumber dari dana Otsus, untuk membayar honor guru kontrak sebanyak 300- an orang.
Sedangkan tenaga kesehatan sebesar Rp 9 miliar sampai Rp 10 miliar setahun, untuk membayar honor tenaga medis kontrak. Tapi ia tak menyebut jumlahnya.
Bupati Ham menuturkan, Pemkab Mamteng kini tengah membangun rumah sakit. Rumah sakit ini juga membutuhkan cukup banyak tenaga kesehatan. Hal ini sebagaimana kondisi yang dihadapi sebagian besar wilayah di Pegunungan dan juga Papua umumnya.
Dikatakannya, jumlah tenaga honorer di bidang pendidikan hampir 300 orang lebih. Sedangkan untuk tenaga umum hanya 200 orang yang terserap di 34 Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD).
Menurutnya, pihaknya sebenarnya masih mengalami kekurangan tenaga honorer. Tapi juga tak bisa terima banyak, karena kemampuan keuangan dari APBD hanya Rp 900 miliar lebih atau belum mencapai Rp 1 triliun.
Karena itu, terangnya, walaupun masih membutuhkan banyak tenaga honorer. Tapi pihaknya perlu menghemat, karena bidang yang lain pun butuh anggaran.
“Kami butuh banyak tenaga honorer, tapi yang mempunyai kemampuan. Bukan hanya kasih masuk saja terus tak kerja dan tak memberikan kontribusi balik kepada daerah,” ucap dia. (Ani)
