Jayapura, semuwaberita.com – Penolakan terhadap wacana pemerintah pusat terkait program transmigrasi ke Papua disuarakan ratusan mahasiswa Papua dalam aksi demo yang digelar di lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin (04/11/2024).
Ratusan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi BEM se-Kota Jayapura ini berunjuk rasa dengan membawa pamflet, spanduk, poster hingga baliho, mahasiswa. Mereka menyerukan penolakan program transimgrasi yang diwacanakan oleh pemerintahan Presiden baru, Prabowo Subianto.
Dalam orasinya, mahasiswa menilai kebijakan program transmigrasi di Papua hanya akan membuat warga asli Papua kesulitan dalam meningkatkan ekonominya, karena yang terjadi saat ini, warga dari luar Papualah yang menguasai seluruh aktivitas ekonomi.
“Kami mahasiswa menyatakan sikap menolak rencana transmigrasi ke Papua. Tanah Papua bukan tanah kosong. Hentikan transmigrasi ke Papua,” tegas Koordinator Lapangan Maksi You dalam orasinya.
Selain berorasi, para mahasiswa juga membacakan sejumlah poin tuntutan, diantaranya, meminta pemerintah segera hentikan pengiriman transmigrasi ke Papua, karena Papua bukan tanah kosong.
“Meminta negara segera menghentikan Program Strategis Nasional (PSN) di Merauke dan seluruh tanah Papua serta negara berhenti mengklaim tanah adat di seluruh Tanah Papua,” tegasnya.
Dikatakan, aliansi BEM Se-Kota Jayapura menolak program transmigrasi di 6 provinsi di tanah Papua.
“Negara seharusnya memberikan pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan layak bagi orang asli Papua,” tegas Maksi.
“Negara juga harus menghentikan eksploitasi sumber daya alam di Papua dan negara harus memberikan hak keputusan kolektif kepada rakyat sesuai undang-undang Otsus yang berlaku,” tegasnya lagi.
Mahasiswa mengancam, jika tuntutan mereka tidak ditanggapi, maka mahasiswa akan melakukan aksi demo dengan jumlah massa yang lebih besar dan melumpuhkan seluruh Papua.
Menanggapi permintaan pendemo, Anggota DPR Papua, Beatrix Monim yang menemui dan menerima aspirasi para mahasiswa mengatakan akan meneruskan aspirasi mahasiswa ke Pemerintah Pusat.
“Hari ini kami baru melaksanakan tugas pertama kami sebagai Anggota DPR Papua terpilih sehingga kami sebanyak 30 orang langsung turun menemui pendemo. Tentunya aspirasi yang sudah diserahkan ini akan kami tindaklanjuti dan serahkan ke Pemerintah Pusat,” tegasnya.(irn)
