JAYAPURA, semuwaberita.com - Menteri Dalam Negeri ,Tito Karnavian menegaskan akan memberi sanksi tegas kepada 11 kepala daerah di Papua yang menghambat jalannya proses pilkada serentak 2020
"Kepala daerah jangan sampai ada yang menghambat pelaksanan pilkada kalau sampai ada yang melanggar, ingatkan mereka dengan program agenda strategis nasional pusat di bidang politik," tegas Mendagri Tito dalam arahannya pada rapat koordinasi kesiapan pilkada serentak di Provinsi Papua, berlangsung di Jayapura, Jumat (10/7/2020)
Tito juga menegaskan, akan memberi sanksi bagi Kepala Daerah yang melanggar.
"Saya tidak akan segan-segan memberikan sanksinbaik administrasi sampai kepada pemberhentian," tegasnya lagi
Dia berharap pilkada 2020 ini bisa berjalan dengan aman dan lancar
Sementara itu terkait empat kabupaten yang memiliki permasalahan Tito meminta segera diselesaikan, sehingga tidak menghambat jalannya pilkada di Papua. Tidak hanya itu ia meminta kepada pemkab agar melakukan pencairan 100 persen.
"Ada beberapa persoalan di kabupaten Waropen, untuk KPU antara pemdanya ada masalah konflik. Untuk itu saya meminta agar pemerintah setempat,kapolda dan panglima menyelesaikannya, jangan sampai terlambat," pintan mantan Kapolda Papua ini.
Lalu di Kabuapaten Asmat ada sedikit gangguan yang mana ada kasus penembakan harus ada koordinasi dengan pihak keamanan untuk membantu meredam persoalannya.
Lalu Kabupaten Keeroom ada anggota KPU yang dipecat dan tugasnyabdiambil alih oleh KPU Provinsi.
"Jadi silakan dilaksanakan yang penting tahapannya jalan," tekan Tito.
Sementara itu KPU Provinsi Papua,Theodorus Kossay menjelaskan jika permasalahan
di Pemerintah Kabupaten Waropen koordinasinya yang sulit. Sebelumnya telah ditransfer Rp12 Miliar sehingga sisa 40 persen. Semoga kedepan bisa lebih lancar dan tidak terulang lagi.
"Sebenarnya di Kabupaten Waropen terancam terhenti tapi sudah diatasi, awal di bulan maret sempat terhenti. Saat pelantikan PPD itu pemerintah belum keluarkan anggaran, kita hentikan sementara pelantikannya, setelah koodrdinasi pelantikan dilaksanakan dan honor PPD dibayarkan,"jelas Theo
Sementara Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Metusalak Infandi juga mengatakan hal yang sama mengenai anggaran.
Pertemuan Bawaslu dan Pemda disepakati pencairan dalam dua tahap. Ini sebagai dasar dari Bawaslu agar berkoordinasi ulang dengan Pemda mengenai NPHD untuk realisasi yang sisanya.
"Jadi secara garis besar sudah hampir mencapai 80 persen, untuk 11 kabuapaten kota. Dan sudah ada komitmen dari pemerintahnya tinggal transferan yang sisa," kata Metusalak.(Pratiwi)
