SENTANI, semuwaberita.com - Sejak pandemi Covid-19 melanda Bumi Khenambay Umbay, tingkat hunian di semua hotel turun drastis. Apalagi sejak diberlakukannya pembatasan sosial, sehingga dampak pandemi begitu sangat terasa.
Bahkan, jelang New Normal dan sejak diterapkannya fase 'Kebijakan Relaksasi Kontekstual' oleh Pemerintah Provinsi Papua bersama Pemerintah Kabupaten Jayapura rupanya belum memberikan dampak baik bagi usaha perhotelan atau tingkat hunian hotel di Kabupaten Jayapura pun tak kunjung naik.
Bahkan bisa dilihat di beberapa hotel di Kabupaten Jayapura yang sudah mulai beroperasi itu tingkat hunian (occupancy) masih dibawah 20 persen.
"Dengan diberlakukannya menuju New Normal waktu dilonggarkan dari jam 2 siang ke jam 5 sore, hotel di daerah ini sudah mulai dibuka. Tapi ada ketentuan, karena dengan sistem yang diberikan oleh pemerintah, tetap tamu tamu hotel juga yang hadir terbatas," kata Ketua Persatuan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) Kabupaten Jayapura, Bambang Zulhadi kepada wartawan di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Sabtu (11/7/2020).
Bambang mengakui saat ini sudah ada sebagian hotel yang mulai beroperasi. Namun jumlah pengunjung di hotel masih terbatas atau masih dibawah 20 persen. Kondisi ini, kata dia, dipengaruhi dampak adanya pembatasan operasional penumpang pesawat. Meskipun sudah ada kebijakan relaksasi oleh Pemerintah Provinsi Papua.
Rendahnya tingkat hunian, menurutnya, sebanding dengan menurunnya revenue (pendapatan) hotel.
Dia menambahkan, jumlah karyawan hotel yang bekerja juga hanya berkisar 10 hingga 20 persen, sedangkan sisanya sudah dirumahkan. Para karyawan hotel ini, lanjutnya, sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah.
Ia pun menilai, program bantuan bagi pengelola pariwisata dari Pemeritah Pusat melalui Dinas Pariwisata setempat sangat tepat, meskipun turunnya bantuan sangat terlambat.
“Kebanyakan dari tamu itu pun adalah tamu dari luar Papua. Dan hotel di Kabupaten Jayapura adalah hotel transit. Ketika armada pesawat dibatasi penumpangnya dan tidak bergerak, maka semua hotel akan collaps (jatuh),” ujar Bambang.
Sedangkan gaji karyawan juga tergantung dari pemasukan dari hotel. Diakui Bambang, para pengusaha hotel sangat kesulitan. Bahkan jika bisa membayar operasional listrik saja sudah bersyukur.
“ Karyawan sendiri kami sudah koordinasi, kalau gaji dapat baru kita bayar. Jadi memang seluruhnya terdampak. Ini dalam kondisi new normal kondisinya seperti itu. Solusi yang dilakukan pemerintah pusat melaui Dispar ini sangat tepat, walaupun terlambat. Dulu pernah Pemkab Jayapura berikan bantuan, cuma barang itu kan paling sudah habis dalam 1 atau 2 minggu,” pungkasnya. (Irfan)
