Jayapura, semuwaberita.com — Sebagai upaya melakukan pencegahan pada tahapan masa tenang dan pungut hitung dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua (PSU PIlgub Papua) pasca putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2020, Bawaslu Provinsi Papua telah melakukan "Safari Bawaslu" dengan mendatangi dua pasangan calon, Benhur Tomi Mano - Constan Karma (BTM-CK) dan Matius Fakhiri - Aryoko Rumaropen (MARIYO) serta KPU Papua sebagai penyelenggara.
Ketua Bawaslu Papua, Hardin Halidin mengatakan, Safari ini dimaksudkan untuk memperkuat komitmen penyelenggaraan dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, dalam menjaga integritas proses pemilihan serta kondusifitas pelaksanaan PSU Pilgub Papua.
Kepada pasangan calon, Hardin mengingatkan untuk mematuhi aturan selama masa tenang dan hari pencoblosan.
"Tidak melakukan kampanye, membersihkan semua alat peraga kampanye, dan yang paling penting, tidak melakukan praktik politik uang," tegasnya dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bawaslu Papua di Kota Jayapura, Senin (04/08/2025)
Bawaslu juga mengimbau agar tim kampanye menonaktifkan semua media sosial resmi dan tidak melakukan politisasi sara atau ujaran kebencian.
"Poin pentingnya adalah menjaga integritas proses pemilihan. Kami mengingatkan agar peristiwa seperti di Barito Utara tidak terulang di Papua," ujarnya yang dalam konferensi pers turut dihadiri Komisioner Bawaslu RI, Herwyn Jefler Malonda serta Komisioner Bawaslu Papua, Amandus Situmorang dan Yofrey Piryamta Kebelen.
Imbauan ke KPU
Sementara itu imbauan untuk KPU Papua selaku penyelenggara agar membersihkan alat peraga kampanye (APK) yang difasilitasi oleh KPU. Lalu memastikan logistik terdistribusi tepat waktu dan kualitasnya terjamin, serta memusnahkan sisa surat suara yang tidak terpakai.
"Kami juga meminta KPU memastikan C Pemberitahuan atau undangan memilih diberikan tepat waktu dan kepada pemilih yang bersangkutan," pintanya.
Hardin juga mengingatkan agar jajaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengunggah hasil rekapitulasi ke aplikasi Sirekap dan memberikan salinan C Hasil kepada saksi, pengawas, dan publik. "Saksi dan pengawas harus mendapatkan salinan C Hasil," tegasnya.
ASN, TNI, dan Polri Diminta Jaga Netralitas
Netralitas menjadi poin utama yang disampaikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. Hardin Halidin juga meminta semua pihak menjaga sikap netral dan tidak berpihak kepada pasangan calon mana pun. Ia juga mengingatkan agar mereka menggunakan hak pilihnya secara benar.
"Secara bersama-sama, mari dukung kelancaran pelaksanaan PSU, kawal prosesnya, dan jaga suasana kondusif," ajaknya.
Peran Media dan Masyarakat dalam PSU
Kepada media massa, Bawaslu mengimbau untuk tidak menyiarkan iklan kampanye selama masa tenang.
"Sampaikan berita yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan utamakan cover both sides. Kontribusi teman-teman jurnalis untuk melakukan pengawasan partisipatif sangat kami harapkan," kata Hardin.
Untuk masyarakat, Hardin berpesan untuk tidak terpengaruh politik uang, tidak menggunakan hak pilih orang lain, dan tidak mencoblos lebih dari satu kali.
Ia menegaskan, "Hanya mereka yang kemarin memilih pada 27 November yang boleh memilih tanggal 6 Agustus nanti."
Hardin Halidin juga menyoroti penggunaan atribut Bawaslu oleh oknum tertentu untuk mendukung paslon.
"Kami telah menelusuri dua oknum tersebut dan memastikan mereka bukan bagian dari Bawaslu. Dukungan politik adalah hak pribadi, tapi mohon tidak menggunakan atribut Bawaslu," tegasnya mengingatkan.
PSU Pilgub Papua akan digelar Rabu, 6 Agustus 2025. (irn)
