Jayapura, semuwaberita.com - Seribuan orang yang tergabung dalam Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi (BARIKADE) 98 berunjuk rasa di halaman kantor Gubernur Papua, Senin (11/08/2025) pagi.
Pengunjuk rasa yang berasal dari perwakilan masyarakat adat Tabi - Seireri, Paguyuban, dan Tokoh Gereja dan masyarakat Kota dan Kabupaten Jayapura ini, menuntut netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparat keamanan (TNI Polri) dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2024, yang telah digelar pada Rabu, 06 Agustus 2025 lalu.
Massa berkumpul di pelataran kantor Gubernur sambil membawa spanduk diantaranya bertuliskan "Penjabat Gubernur Papua dan para Bupati Stop menjadi Tim Sukses Paslon 02".
"KPPS, PPS, PPD, KPU dan Bawaslu Harus Bekerja Jujur, Adil dan Berintegrasi, jangan mau diintevensi menjadi pejahat demokrasi".
Orgenes Kaiway selaku Ketua Dewan Adat Sentani dalam orasinya menegaskan, masyarakat adat menolak segala bentuk intervensi politik yang dapat mencederai proses demokrasi di Papua. Salah satunya dugaan keberpihakan Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni, dalam proses PSU.
"Kami datang dengan damai, tapi suara kami tegas: ASN harus netral, dan Pj Gubernur harus dievaluasi. Demokrasi Papua tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan politik,” tegas Orgenes.
Pengunjuk rasa yang diwakili oleh perwakilan Dewan Adat Tabi, Yakonias Wabra menyampaikan sejumlah poin pernyataan sikap kepada pemerintah provinsi Papua diantaranya: Evaluasi dan pencopotan Pj Gubernur Papua jika terbukti tidak netral, Jaminan netralitas ASN dalam PSU, Pengawasan ketat terhadap pelaksanaan PSU oleh lembaga independen, Perlindungan terhadap hak politik masyarakat adat serta Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan.
Massa aksi juga mendesak Kementerian Dalam Negeri dan Presiden Republik Indonesia untuk turun tangan memastikan proses demokrasi di Papua berjalan jujur dan adil. Mereka menegaskan bahwa masyarakat adat bukan objek politik, melainkan subjek demokrasi yang berhak menentukan masa depan daerahnya.
Pengunjuk rasa diterima oleh Pj Sekda, Suzanna Wanggai mewakili Pj Gubernur Papua yang sedang berdinas luar.
Dihadapan massa, Pj Sekda menegaskan, siap mendengarkan aspirasi yang disampaikan.
"Kami akan ada disini dan mendengarkan satu hari penuh aspirasi yang disampaikan. Tentunya komitmen kita semua untuk membawa demokrasi ini secara adil. Aspirasi yang disampaikan akan kami teruskan ke bapak Pj Gubernur dan tentunya ke pemerintah," tegas Susana.(irn)
