JAYAPURA, semuwaberita.com – Bupati Pegunungan Bintang, Costan Oktemka terdengar penuh emosi (geram) saat dikonfirmasi wartawan via telepon, Sabtu(1/8/2020) malam, soal cuitan mantan Anggota Komnas HAM RI, Natalius Pigai di twitter yang menyoroti kepemimpinannya sebagai Kepala Daerah
Dalam cuitannya, Natalius Pigai menyorot tentang kelulusan CPNS formasi 2018 di Kabupaten Pegunungan Bintang yang didominasi 85 persen non OAP (orang asli papua), termasuk pejabat fungsional yang didominasi oleh non OAP.
“Itu pernyataan yang menyesatkan, sarat kepentingan, bertendensi politis, rasialis dan provokatif. Saya sangat menyesalkan ada seorang tokoh, menyampaikan statement demikian tanpa dilandasi data dan fakta,” ujar Bupati dengan nada tinggi
Menurut dia, cuitan Natalis Pigai sangat tidak benar dan menyesatkan. Sebab pada kenyataannya, tidak demikian. Dimana, pemerintah daerah yang dipimpinnya telah bekerja sesuai arahan pusat tanpa ada intervensi apapun.
“Kami ini bekerja sesuai aturan, Saudara Natalius, jangan hanya bicara dari Jakarta. Kalau memang perduli dengan kami, datang di Pegubin dan mari duduk bersama, kita bicara,” tegasnya.
Bupati juga membantah pernyataan sebagian besar pejabat fungsional di Pegunungan Bintang lebih banyak Non OAP. Dimana dalam bahasanya, disebutkan dari 22 pejabat bahwa hanya 4 pejabat OAP, sementara sisanya Non OAP.
“Beliau ini seorang tokoh Nasional, saya sangat menyesalkan ada pernyataan yang menurut saya sangat tidak terpuji,” sesalnya.
Oktemka menuding, pernyataan Natalis tersebut dilatarbelakangi kepentingan politis, apalagi saat ini Kabupaten Pegunungan Bintang sedang masuk dalam tahapan Pilkada 2020.
Sehingga, Bupati menyarankan apapun yang disampaikan tersebut, hendaklah di konfirmasi kepada pemerintah.
“ Ya, sebelum komentar, konfirmasilah di kami sebagai pemerintah,” keluhnya.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Natalius Pigai dalam cuitannya di akun twitter, meminta Mendagri dan Parpol besar untuk memberikan atensi kepada Kabupaten Pegunungan Bintang.
“CPNS hari ini 85% non asli. Tapi bupatinya sedang gerilya untuk maju lawan kotak kosong. Saya minta atensi Mendagri (Tito) & Partai-partau di Jakarta. Kantor BKD hari ini dihancurkan!," cuit Pigai.
Dia juga menyebut "Potret otsus gagal: (Kabupaten) Pegunungan Bintang Papua, dari 22, Putra Asli hanya 4 orang Kepala Dinas, sedangkan 18 orang non asli Non Asli " sembari menyematkan foto yang diduga diambil dari salah satu ruangan BKD kabupaten Pegunungan Bintang yang dirusak massa. (Iriani)
