SENTANI, semuwaberita.com - Partai Nasional Demokrat (NasDem) Provinsi Papua menargetkan akan memenangi Pilkada Serentak 2020 minimal 8 dari 11 pasangan bakal calon (Balon) Bupati yang di usung di 11 Kabupaten se- Provinsi Papua.
“Jadi dari 11 pasangan calon, kami menargetkan minimal 8 pasangan memenangi Pilkada Serentak tahun 2020 pada tanggal 23 September mendatang,” ujar Ketua DPW Partai NasDem Papua, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, usai kegiatan Rapat Pleno Penetapan Bakal Calon Kandidat Kepala Daerah dari 11 Kabupaten se- Provinsi Papua yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020, di Suni Garden Lake Hotel and Resort, Hawaii, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (9/3/2020).
Dengan rapat pleno itu, Partai NasDem akan mengusulkan masing-masing tiga kandidat bakal calon kepala daerah dari 11 Kabupaten se- Provinsi Papua yang akan melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2020 ini.
“Masing-masing utusan dari 11 daerah itu akan mengikuti tahapan selanjutnya di DPP NasDem, dan nanti DPP yang akan merekomendasikan satu nama terbaik,” kata Mathius Awoitauw yang juga Bupati Jayapura Dua Periode.
Mathius menuturkan, nama-nama bakal calon kandidat itu nantinya diambil tiga yang terbaik dan tentunya itu juga berdasarkan hasil survei yang melibatkan delapan lembaga survei nasional.
“Rapat pleno ini melibatkan, Ketua DPD, Sekretaris dan Bappilu dari setiap Kabupaten. Artinya, kami di NasDem terbuka untuk memaparkan secara terbuka, dan melibatkan tim pakar. Dari sekian kandidat yang masuk kemudian kita seleksi menjadi 3 nama saja, kita tampilkan dilihat oleh teman-teman dari kabupaten juga,” katanya lagi.
Balon Dipertimbangkan DPP
Sementara itu ditempat yang sama, Sekretaris DPW Partai NasDem Provinsi Papua, H. Sulaiman L. Hamzah, SH,. mengatakan, untuk memuluskan target tersebut para bakal calon kepala daerah yang kini sedang di usulkan adalah mereka yang telah memenuhi syarat administratif, termasuk yang dinyatakan pantas dan layak dari hasil survei di lapangan.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem akan mempertimbangkan siapa yang berhak dan pantas untuk dipanggil. DPP sebelum mengeluarkan surat keputusan resminya terlebih dahulu akan memanggil calon kandidat untuk diwawancarai.
“Ada 8 lembaga survey yang direkomendasikan oleh Partai NasDem, Untuk semua kabupaten di Papua yang normal, survei menjadi salah-satu hal terpenting dan mutlak untuk dipenuhi dalam menentukan calon terpilih, Kecuali untuk wilayah pegunungan ada perbedaan untuk analisanya,” jelas Sulaiman Hamzah
“Untuk di wilayah Pegunungan atau wilayah yang masih memakai sistem Noken memang sedikit beda analisanya, karena di sana itu banyak suku-suku besar, calon ini mewakili suku mana, suku mana dan seterusnya kita melihat hal itu,” sambungnya.
Sulaiman menambahkan, DPW Partai NasDem dalam menggelar rapat pleno ikut dihadiri oleh Wakil Sekjen DPP, yang selanjutnya hasil pleno akan diserahkan ke DPP untuk di Plenokan oleh tim tujuh yang ada di Jakarta. Mereka atau tim tujuh yang nantinya akan membahas hasil Pleno.
“Tim tujuh terlepas dari kami yang ada di daerah, tim ini akan membahas pleno kita hari ini, dari semua kabupaten rata-rata ada tiga nama yang kemudian mengerucut ke DPP, tiga nama dari masing-masing daerah yang telah dinyatakan memenuhi syarat kelengkapan administrasi, sesuai dengan aturan yang dikeluarkan partai, termasuk penilaian hasil pemaparan kandidat beberapa waktu lalu,” jelasnya.
Katanya, sebelas kabupaten telah mengusulkan tiga nama calon kandidatnya masing-masing, namun ada sejumlah nama lain yang tetap ikut diusulkan untuk menjaga segala kemungkinan yang terjadi seperti ada calon yang wakilnya mengundurkan diri
"Tahapan ini segera akan kami lanjutkan ke Pusat dan di DPP akan bahas secara khusus soal siapa yang pantas diusung oleh partai NasDem," imbuhnya.
Para calon memiliki peluang yang sama untuk dipilih baik itu calon dari kader partai NasDem maupun calon dari luar kader partai, karena kriteria itu tidak menjadi tolak-ukur utama dalam pencalonan termasuk bagi calon incumbent/petahana.
"Untuk incumbent akan dilihat track record selama ia memimpin, apakah pelayanan kepada masyarakat bagus atau tidak dan dalam membangun daerah bagaimana, Pada Pleno tingkat Provinsi hasil keputusannya kami tidak ambil keputusan sendiri kami hadirkan pengurus DPD karena mereka yang tahu keadaan di lapangan,” pungkasnya. (Irfan)
