Jayapura, semuwaberita.com - Anggota DPD Terpilih se- Tanah Papua sepakat mendelegasikan Yoris Raweyai sebagai Calon Pimpinan DPD RI periode 2024 - 2029 dari perwakilan wilayah timur 2 Papua.

Kesepakatan ini terungkap dalam pertemuan antara Anggota DPD RI Terpilih, Gubernur dan Anggota MRP se- tanah Papua, yang digelar oleh Forum Komunikasi dan Aspirasi Masyarakat Papua MPR RI (for Papua MPR RI), berlangsung di salah satu hotel Kota Jayapura, Papua, Jumat (24/05/2024).

Sekertaris For Papua MPR RI, Filep Wamafma kepada wartawan mengatakan, sudah saatnya ada orang Papua yang duduk di kursi pimpinan dalam lembaga negara.

"Kita berharap di periode 2024 - 2029, ada orang yang bisa masuk sebagai pimpinan DPD RI, kita harus pecahkan sejarah sehingga menghapus segala stigma bahwa orang Papua belum siap, SDMnya terbatas, belum mampu dan lain sebagainya," ujar Filep, anggota DPD terpilih dari dapil Papua Barat.

Menurutnya, dengan mendelegasikan Yoris Raweyai dalam bursa pemilihan Calon Ketua DPD RI, otomatis akan mengangkat harkat martabat orang Papua setara dengan seluruh pimpinan lembaga negara lainnya.

"Kita juga sudah menghitung potensi jumlah suara dari tanah Papua sangat cukup yaitu 16 persen (dari 152 anggota DPD terpilih, 24 anggota berasal dari tanah Papua, red) untuk turut bersaing di parlemen, sehingga tidak ada masalah. Kita akan bertarung habis habisa apapun caranya," tegasnya optimis.

Menindaklanjuti dukungan ini, lanjut Filep, pihaknya akan segera mengkonsolidasikan dengan anggota DPD dari wilayah Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan juga dari wilayah sumatera.

"Jadi ada empat wilayah pemilihan yaitu, wilayah pemilihan timur 1, timur 2, barat 1 dan barat 2. Hari ini kita dari timur 2  kita sudah menandatangani surat pernyataan dukungan kita sebagai syarat pencalonan, dan dengan memberikan  dukungan ke pak Yoris dengan paket pimpinan yaitu pak Sultan Najamuddin dan ibu Ratu Hemas. Mudah mudahan pelantikan Oktober 2024 nanti,  pak yoris mewakili kita di pimpinan DPD RI," harapnya.

Selanjutnya, ungkap Filep, tinggal melihat dinamika perkembangan ke depan.

"Mudah mudahan apa yang kita dorong bisa tercapai dan menjadi legitimasi ke depan bahwa setiap 5 tahun sekali pemilihan legislatif dan pemilihan DPD RI, ada orang Papua duduk di kursi pimpinan," harapnya.

Sementara itu terkait dengan pertemuan bersama Gubernur dan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) se-tanah Papua (Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan), Filep mengungkapkan telah disepakati untuk membangun sinergitas antara DPD RI dengan Pemda, juga MRP untuk bersama-sama melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan masing masing.

"Mulai dari periode sekarang kita komitmen bersinergi terkait dengan hal hal yang terkait dengan tugas konstitusi kita dan juga kewenangan pemerintah daerah," ucapnya.

"Dalam penandatanganan komitmen bersama, salah satu poinnya adalah bersama sama menyuarakan tentang peran dan kewenangan MRP tapi juga memediasi mereka untuk bertemu dengan pemerintah pusat termasuk dengan presiden dalam dalam rangka untuk menyampaikan pokok pikiran MRP," jelasnya.

Salah satunya evaluasi tentang implementasi Otsus termasuk pengawasan tentang kebijakan yang terkait dengan otsus di tanah papua.

Dalam pertemuan itu MRP dan DPD RI bersepakat dan berkomitmen untuk mendorong hak Orang Asli Papua (OAP)
meliputi politik, pendidikan, kesehatan maupun sosial dan budaya.(irn)